pasang iklan
HEADLINE NEWS

Diduga Korupsi, Bendahara Disnakertrans Papua Barat Ditahan

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Bendahara Pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat, Aldon Hurich H Nakoh akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) periode Oktober-November 2023.

Aldon kini ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat hingga 20 hari ke depan di Lapas Kelas II B Manokwari. Kasus ini berkaitan dengan kasus yang menjerat Kepala Disnakertrans Papua Barat, FDJS atau FS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

"Terhitung sejak 18 Maret 2024, penyidik berketetapan melakukan penahan terhadap tersangka 20 hari ke depan," kata Kepala Kejati Papua Barat, Harli Siregar, dikutip dari Antara, Minggu (17/3/2024).

Secara terperinci Harli menerangkan peran tersangka Aldon Hurich H Nakoh bersama tersangka Frederik DJ Saidui yang menandatangani surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) kekurangan dana TPP dua bulan.

Tersangka Aldon lantas mencairkan Rp423.225.165 untuk kekurangan dana TPP Oktober 2023 dan Rp420.893.044 TPP November 2023 yang tanpa disertai absensi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat.

"Setelah dicairkan, bendahara pengeluaran tidak melakukan transfer dari rekening dinas ke rekening masing-masing pegawai," jelasnya.

Tak hanya itu, tersangka Aldon bersama Frederik DJ Saidui juga bersepakat menandatangani SPP dan SPM untuk pembayaran jasa tenaga ahli periode Januari-Desember 2023. Sedangkan, pembayaran jasa tenaga ahli sebanyak Rp230 juta tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Disnakertrans Papua Barat tahun 2023.

"Ternyata tahun 2023 tidak ada tenaga ahli pada Disnakertrans Papua Barat," kata Harli.

Sebelumnya, Kejati Papua Barat menetapkan Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS atau FS sebagai tersangka pada Jumat (1/3/2024) usai penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup. FS juga menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIa Manokwari.

Akibat perbuatan kedua tersangka, kerugian keuangan negara diperkirakan lebih kurang Rp1,074 miliar, dan penyidik masih menunggu hasil perhitungan dari auditor. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga kini, Kejati terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut guna mengungkap secara terang benderang tindak pidana korupsi dana TPP pada Disnakertrans Papua Barat. Pihak Kejati menyebut tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru bila penyidik mendapati alat bukti yang cukup. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.684.634

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8114 seconds