JAGAPAPUA.COM - Hal yang berbeda nampak dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat. Pasalnya, pidato Republik Vanuatu oleh Presiden Nikenike Vurobaravu sama sekali tidak menyinggung isu Papua. Padahal sejak 2016 lalu, Vanuatu getol menyuarakan kritik ke Indonesia soal dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Dalam pidatonya pada Jumat (23/9/2022), Presiden Nikenike Vurobaravu menyampaikan persoalan internal negaranya dan tantangan serta isu global. Menurut Nikenike, negaranya kini sedang bangkit pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
Terkait situasi global, Nikenike menyoroti isu krisis iklim hingga bahaya nuklir terhadap kehidupan manusia dan seluruh spesies di bumi. Selain itu, ancaman tersebut juga diperparah dengan kondisi di Ukraina yang berakibat kepada situasi global seperti semakin parahnya krisis pangan.
Lebih lanjut, Nikenike juga menekankan persoalan klaim kolonial terkait wilayah kedaulatan perairan negaranya. Menurutnya, masalah tersebut belum tuntas hingga saat ini.
"Masalah yang masih rumit sejak kemerdekaan kami adalah klaim kolonial yang tidak dapat dibenarkan atas perairan tradisional kami yang berdaulat. Dalam konteks ini masalah utama keamanan dan politik negara saya yakni klaim ilegal atas kepulauan Mattew dan Hunter," dikutip Jumat (29/9/2023).
Menanggapi Vanuatu yang tak lagi menyinggung Papua, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Tharyat mengatakan hal itu menjadi salah satu tanda bahwa kedaulatan NKRI semakin dihormati oleh negara lain termasuk negara anggota melanesia itu.
"Perlu dicatat bahwa Sidang Majelis Umum (SMU) tahun ini tidak menyinggung terkait Papua. Jadi, NKRI sudah semakin dihormati negara lain," kata Tri, dikutip dari Medcom, Jumat
Menurutnya, hal itu tak terlepas dari langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Selain itu, dialog Indonesia dengan negara-negara sekitar terutama negara-negara melanesia menjadi bagian penting dari diplomasi kedaulatan Indonesia.
"Apa yang sudah kita lakukan dalam konteks pengembangan dan pembangunan manusia di wilayah Papua, dan bagaimana kita berdialog dengan negara-negara sekitar menjadi perhatian," ujarnya.
"Tahun ini, kita sudah melakukan banyak hal dan dipahami dan yang paling penting, kita membahas dengan negara di kawasan, mengenai satu gambaran yang utuh terkait situasi pengembangan dan pembangunan di Papua," pungkasnya. (UWR)
Share This Article