pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pemerintah Bentuk Satgas Komunikasi Tegaskan Kebijakan di Papua

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan pemerintah telah banyak melakukan pendekatan kesejahteraan di Papua mulai dari kebijakan Otonomi Khusus, alokasi APBN yang lebih besar hingga mendekatkan pelayanan pemerintah melalui rencana pemekaran provinsi di wilayah Papua.

Selain itu, berbagai kementerian dan lembaga juga sudah bergerak dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan sesuai dengan amanat Presiden.

“Para menteri yang terkait juga sudah menyampaikan bagaimana keberpihakan kita, termasuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Papua untuk menerjemahkan langsung keberpihakan Kepala Negara,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).

Oleh karena itu, menurut Johny saat ini Pemerintah tengah meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan yang ada dapat dipahami dengan baik terutama oleh masyarakat dan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Sekarang justru APBN-nya lebih besar spending ke Papua. Setiap lembaga sudah bergerak dari Polri, TNI dan kementerian lain. Itu masing-masing tetapi dari satu kesatuan kepentingan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah jelas untuk pendekatan kesejahteraan serta layanan pemerintahan yang lebih bagus,” ungkap Johny.

Menkominfo menegaskan perubahan kebijakan itu juga selayaknya diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik. Menurutnya banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua namun belum tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, menurutnya, komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat ke depan.

“Saya melihat bahwa ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan komunikasi publik melalui orkestrasi dengan pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi yang dikelola bersama. Dengan demikian diharapkan, arahan dan kebijakan Presiden dapat berjalan dan tersampaikan dengan baik.

“Jangan sampai nanti kesenjangan antara apa yang dilakukan dan arahnya Presiden Joko Widodo, enggak bisa jalan karena tidak terokestrasi dengan baik di semua kanal komunikasi Indonesia. Semuanya punya kanal komunikasi masing-masing, itu kita manfaatkan dengan informasi yang sudah dikelola bersama-sama. Jadi bisa efektif,” sambungnya.

Johny mengatakan, Presiden Jokowi sudah menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara langsung untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini agar bisa dikomunikasikan dengan baik.

Lebih lanjut, optimalisasi koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik ini dapat diupayakan terwujud melalui pembentukan Satgas Komunikasi Publik. Ia juga menjelaskan, komunikasi yang harus dijalankan adalah diplomasi yang flamboyan yakni koordinasi dan komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting.

Ia mengatakan, konten yang disusun tidak hanya dikeluarkan dari Kominfo saja melainkan perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua

“Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan,” ujarnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
MenPANRB: Rakyat Rasakan Kemudahan Data Lewat Satu Data Indonesia
Kuasa Hukum Filep Wamafma usai melaporkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024.
Dituding 'Pengacau', Filep Wamafma Laporkan LaNyalla ke BK DPD RI
Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). [Foto: Kemenpan RB]
Digitalisasi Birokrasi Aspek Penting Akuntabilitas Pemerintahan
Presiden Joko Widodo. [Foto: BPMI Setpres/Lukas]
Ratusan Daerah Ajukan DOB, Ini Respons Presiden Jokowi
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Soal Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla, Ini Kata Filep Wamafma
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04). [Foto: Kemensos]
Menteri PAN-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos RI

Comments (398)

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 9.834.210

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2024 | jagapapua.com | page rendered in 3.2377 seconds