pasang iklan

Polemik Pergantian Kepsek, Ini Kata Ketua Alumni SMA N 5 Ternate

MELANESIA, JAGAPAPUA.COM -  Pergantian dan pelantikan Kepala Sekolah di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA), di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, menuai protes di berbagai kalangan. Protes berdatangan baik dari masyarakat, komite sekolah hingga siswa/i di masing-masing sekolah.

Ketua Alumni SMA Negeri 5 Kota Ternate, Sutopo Abdullah menyampaikan bahwa, selaku alumni pihaknya telah sowan atau berkunjung ke SMA Negeri 5 pada beberapa hari yang lalu. Menurutnya kunjunghan tersebut bertujuan untuk ingin memastikan bahwa polemik pergantian kepala sekolah tersebut tidak menggangu proses belajar siswa/i.

 “Sebagai alumni ini menjadi tanggung jawab moril demi menjaga citra baik sekolah dan juga kelangsungan pendidikan generasi saat ini. Selain itu, kami juga meminta kearifan dari jajaran Diknas Malut terkait dengan penempatan kepala sekolah, dikarenakan para alumni ini juga ingin melihat SMA Negeri 5 ini kembali berprestasi seperti dahulu kala," ungkapnya saat diwawancarai awak media jagapapua.com, Selasa (9/3).

Menurut Sutopo akhir-akhir ini animo masyarakat terhadap perkembangan SMA Negeri 5 Ternate menurun drastis. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan sekolah kurang berprestasi dalam dunia pendidikan. Ia mengatakan hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah siswa baru setiap tahunnya semakin menurun dibanding SMA lain di Kota Ternate.

Lebih jauh Sutopo menjelaskan bahwa sepanjang sejarah SMA Negeri 5 belum pernah menolak siapapun yang diutus dan ditetapkan sebagai kepala sekolah namun yang terjadi hari ini siswa/i, komite sekolah, maupun orang tua wali siswa dengan tegas menolak kehadiran kepala sekolah baru.

“Menurut mereka ada guru SMA Negeri 5 yang secara mekanisme layak untuk diangkat dan dilantik sebagai kepala sekolah," cetusnya.

Sebagai alumni yang juga menjabat selaku ketua ikatan alumni SMA Negeri 5 Kota Ternate, ia sangat menghargai kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini Diknas Provinsi Maluku Utara, terkait dengan pergantian kepala sekolah tersebut. Namun Sutopo juga berharap agar pihak Diknas harus mempertimbangkan situasi dan kondisi di sekolah saat ini. Ia mengatakan, jika memungkinkan maka kepala sekolah harus diangkat dari pihak internal sekolah. (ST)

Share This Article

Related Articles

Comments (3)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery