pasang iklan
HEADLINE NEWS

IMAPA Amerika Rekomendasikan Pemerintah Gelar RDP Bersama OAP

JAGAPAPUA.COM - Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IMAPA) di Amerika dan Kanada merekomendasikan pemerintah untuk menggelar rapat dengar pendapat umum Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat tentang keberlanjutan Otsus Papua. Melalui rapat dengar pendapat pemerintah dapat membuka dialog inklusif guna menimba aspirasi masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, menurut IMAPA, rapat dengar pendapat itu dilaksanakan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat, dan organisasi masyarakat Papua/Papua Barat termasuk TPNPB/OPM, KNPB dan ULMWP tanpa adanya intervensi maupun represi dari pihak manapun. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Ketua IMAPA Amerika – Kanada, Manuel Heselo melalui keterangan yang dirilisnya pada sabtu (16/1).

“Kami sangat mendukung penuh rapat dengar pendapat umum Majelis Rakyat Papua/ Papua Barat untuk mendengar aspirasi masyarakat, apakah dilanjutkan atau tidaknya Otsus Papua tanpa intervensi atau represi penuh dari pihak apapun,” kata Manuel Heselo dikutip dari Jubi (16/1).

Selain itu, Manuel Heselo juga berpendapat bahwa Otsus Papua yang telah berjalan selama 19 tahun memiliki sisi positif dan negatif bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Diantara sisi positif Otsus Papua menurut Manuel adalah telah terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MPR), lembaga perwakilan Adat Papua hingga aliran dana Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Sedangkan menurut Heselo, sisi negatif Otsus dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan termasuk terkait pelanggaran HAM berat hingga realisasi dana Otsus yang dianggap tidak transparan dan efisien sehingga tidak berdampak maksimal terhadap kesejahteraan OAP.

“Di sisi negatif atau yang belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua, di antaranya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu maupun yang sedang berlangsung setelah adanya Otsus; Contoh, kasus di Biak, Paniai, Wasior berdarah, dan lainnya. Tidak adanya pelurusan sejarah politik, tidak terlaksananya kewenangan khusus daerah yang seharusnya diatur dalam Perdasi dan Perdasus dan pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Penggunaan dana Otsus yang tidak transparan dan efisien. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan pembangunan di atas Tanah Papua,” terang Manuel Heselo.

Selain itu, Wakil Ketua IMAPA Amerika-Kanada, Sisilia Mehue menjelaskan kegagalan pembangunan di tanah Papua terjadi di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidkan dan ekonomi. Ia juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menarik pasukan militer dan menghentikan operasi militer di Tanah Papua. Selain itu menurutnya pemerintah seyogyanya memberikan pilihan kepada OAP berupa pelaksanaan referendum atau hak penentuan nasib sendiri. [uwr]

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
STIH Evaluasi Kurikulum Lebih Adaptif di Era Digital
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Senator Filep Ungkap Kendala Penyaluran Beasiswa PIP di Papua
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.
Cut Off Dapodik PIP 2026, Filep: Data Siswa Harus Akurat
295 Mahasiswa STIH Kampus C Momiwaren Terima Beasiswa KIP Kuliah
295 Mahasiswa STIH Kampus C Momiwaren Terima Beasiswa KIP Kuliah
Filep Wamafma buka PKKMB Pascasarjana STIH 2025. [Foto: Humas STIH]
Filep Wamafma Buka PKKMB Pascasarjana STIH Manokwari
Awali Semester Ganjil, Filep Wamafma Gelar Doa Bersama Sivitas Akademika STIH
Awali Semester Ganjil, Sivitas Akademika STIH Gelar Doa Bersama

Comments (4)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.673.156

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.1201 seconds