pasang iklan
HEADLINE NEWS

Wakil Rakyat Dari PWA Lebih Produktif Dibanding dari Parpol?

JAGAPAPUA.COM - Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua memiliki kekhususan tersendiri dibanding daerah lain. Kekhususan ini adalah terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengakomodir hak-hak Orang Papua Asli (OAP) dan tuntutan-tuntutan daerah. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang historis terintegrasinya Papua ke dalam NKRI melalui Perjanjian New York (The New York Agreement). Selain MRP, dalam kelembagaan legislatif juga yang memiliki kekhususan yaitu terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau DPRPB yang dipilih dari unsur non parpol dan non elektoral. Unsur tersebut adalah Perwakilan Wilayah Adat (PWA). 

PWA sebagai anggota legislatif memiliki hak dan wewenang yang sama dengan anggota legislatif dari unsur partai politik. PWA ini dipilih juga secara langsung oleh Dewan Adat di daerah pengangkatannya. Sehingga PWA mewakili semua suku asli Papua tanpa terkecuali sesuai dengan daerah pengangkatan. Inilah letak strategis keberadaan PWA dalam DPRP, karena PWA memiliki hubungan dan jangkauan erat dengan masyarakat akar rumput. Struktur yang demikian rapi tersebut, menjadikan PWA representatif keberadaannya dalam memegang dan menyampaikan aspirasi terutama hak-hak OAP.

Dengan periode jabatan yang hanya 2 tahun, Nelwan Ronsumbre dkk (2020) menyebutkan hingga saat ini PWA telah memaksimalkan kinerjanya setidaknya dalam pembuatan 9 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang didalamnya mengutamakan hak-hak OAP. Kesembilan Perdasus tersebut antara lain mengatur mengenai Masalah Pertambangan Rakyat, Kehutanan, Kayu, Pangan Lokal, serta Perikanan dan Kelautan. Kinerja DPRP dari unsur PWA dinilai lebih produktif daripada anggota DPRP dari unsur partai politik. Melihat pengangkatan PWA juga oleh Dewan Adat, maka secara sistemik maupun kultural, PWA memiliki tanggung jawab ganda baik sebagai perwakilan rakyat secara institusi, juga mengemban tanggung jawab moral kepada Dewan Adat dan seluruh suku yang diwakili di masing-masing daerah pengangkatan.

PWA juga membantu kinerja eksekutif terutama terkait kepentingan pemerintah di wilayah adat. Menciptakan dialog-dialog antara eksekutif dengan para pemangku adat hingga pada lapisan-lapisan masyarakat. Hal itu menjadikan prinsip demokrasi berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat benturan kepentingan konflik antar suku maupun permasalahan dari masyarakat akar rumput dapat dijembatani kepada pihak pemerintah maupun pihak terkait yang berwenang oleh PWA. Sehingga pertemuan pemerintah daerah dengan rakyat Papua baik melalui pendekatan top-down maupun buttom-up juga dapat terwujud. Pertemuan ini berupa terbukanya ruang-ruang publik dimana rakyat dapat terlibat baik menyampaikan aspirasi dan juga mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Kehadiran PWA dalam DPRP yang diterima rakyat Papua secara umum, namun juga mendapat resistensi dari unsur DPRP lain yaitu dari unsur parpol. Meskipun demikian, adanya PWA telah mendorong terwujudnya demokrasi lokal dan memenuhi harapan adanya Otonomi Khusus di Papua. Perwujudan demokrasi ini mampu menjangkau lapisan masyarakat adat terutama segala urusan terkait kepentingan OAP sudah seyogyanya dapat terus diperhatikan dan ditingkatkan pelaksanaannya. (UWR)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/3170/cara-jitu-masyarakat-papua-selesaikan-konflik-sosial

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi senjata. [Foto: SHUTTERSTOCK]
Opsi Penggalangan Intelijen Redam Konflik Bersenjata di Papua
Ilustrasi (Foto: beritasatu.com)
Pernyataan Mendagri Berlawanan dengan Kewenangan MRP
Mahasiswa Papua melakukan demonstrasi tolak otsus jilid II pada Selasa, 14 Juli 2020 di depan gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. (Foto/Ist)
Di Tengah Suara Penolakan, RUU Otsus Akan Mewakili Rakyat Papua?
Proses Kankain kakara yang dimediasi Ketua Dewan Adat Kankain Kakara Byak Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga antara keret Soububer di Kampung Sor dan keret Noriwari di Kampung Wasori, Distrik Yawosi, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. [Foto: Facebook Yosef Rumaseb]
Strategis, Ini 4 Mekanisme Konsultasi Sosial Ala Suku Byak Papua
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Blok Wabu Akan Digarap Antam, Filep Wamafma: Ingat Ada Hak OAP
Ilustrasi OAP dan pendatang. (Foto/Ist)
OAP Butuh Perda Khusus Tangani Persoalan Transmigran?

Comments (159)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.727.578

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.1988 seconds