pasang iklan
HEADLINE NEWS

Mampukah Menkopolhukam Tuntaskan Masalah Papua Ditengah Pandemi?

PAPUA, JAGAPAPUA.COM - Melihat sejarah pergerakan Organisasi Papua Merdeka melalui sayap Milter TPN-OPM, tanggal 28 Juli 1965 adalah awal dari gerakan-gerakan kemerdekaan Papua Barat yang kemudian ditempeli satu label yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka). 


Lahirnya OPM di kota Manokwari (meski sebagian menyebut lahir OPM juga di Jayapura karena memiliki 2 faksi utama) tahun 1964 membuat organisasi ini seolah semakin kuat. Hal itu dibuktikan dengan masih terjadinya serangan-serangan yang dilakukan OPM akhir-akhir ini di daerah pegunungan tengah. (Baca: https://jagapapua.com/article/detail/2799/ditengah-pandemi-covid-19-tpnpb-opm-tetap-bergerilya)

Tak ayal bila gerakan OPM gaungnya semakin luas, bahkan dirilis oleh sejumlah media internasional secara khusus dikawasan pasifik.

Melihat dinamika Perjuangan TPN-OPM yang semakin gencar melakukan gerilya, organisasi ini seolah ingin membuktikan bahwa eksistensi OPM masih terus ada ditengah usaha negara mengambil hati rakyat Papua lewat kebijakan Otsusnya.  

Namun, politik nasional selama ini nyatanya tak mampu mengubah arah gerak para gerilyawan TPN-OPM ini. Lalu benarkah sesungguhnya Negara bekerja selama puluhan tahun ini untuk meredam “luka lama” masyarakat Papua? (Baca: kasus-kasus penembakan di tanah Papua), atau usaha-usaha yang dilakukan sengaja tak diumbar lantaran tak ingin dicampuri oleh dunia internasional?

Jika demikian, rasanya nasi sudah menjadi bubur. Kasus-kasus di Papua tak mampu ditutup rapat. Dunia internasional telah lama melihatnya.

Pesan globalnya adalah Negara Indonesia segera mengambil “keputusan politik”  terkait Papua.

Masih hangat, peristiwa terkini TPN-OPM melakukan penyerangan di Pos Polisi 99 Ndeotadi, distrik Bogobaida, kab. Pania, Papua pada hari Jumat 15 Mei 2020 pukul 22.00 WIT. Penyerangan tiga hari yang lalu tersebut dilakukan oleh Anton Tabuni yang disebut oleh TPN-OPM sebagai Pasukan muda.

Perampasan senjata dan penyerangan tersebut menurut OPM sebagai tindaklanjut dari balas dendam terhadap penyerangan TNI/POLRI terhadap TPN-OPM di Tembagapura.

Sementara itu Komandan operasi Nasional TPNPB, Lekagak Telenggen membenarkan peristiwa itu. Ia mengaku bahwa selaku pimpinan perang dan Panglima Goliat Tabuni bertanggungjawab atas 4 pucuk senjata dan korban anggota polisi di Pos Polisi 99 Ndeotadi, distrik Bogobaida kab. Paniai.

Apabila dikaitkan dengan persoalan dunia yang mengalami bencana Covid-19 yang mempengaruhi resistensi ekonomi global, politik global dan dampak-dampak lainnya, mungkinkah perjuangan TPN-OPM dapat menjadi ancaman yang lebih serius? Mengingat Negara seolah hanya fokus pada penanganan Covid-19, sementara TPN-OPM tak berhenti menyuarakan tuntutannya. Atau sebaliknya Negara justru lebih fokus terhadap penangan Covid-19 dibandingkan dengan penyelesaian persoalan ditanah Papua?

Hal ini sesungguhnya sejalan dengan pernyataan Prof Dr. Mafud MD dalam siaran Pers No : 93/SP/HM.01.02/Polhukam/5/2020 yang mengatakan bahwa angka kriminalitas saat ini mengalami peningkatan. Bukan hanya kriminalitas, MenkoPolhukam mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia sekarang sedang menghadapi masalah.  Ia mengungkapkan adanya penurunan kualitas hukum yang terjadi akhir-akhir ini.

Terkait pembuatan kebijakan hukum, MenkoPolhukam mengatakan bahwa saat ini pembuatan hukum atau produk legislasi dalam arti hubungan antara pemerintah dan DPR tetap berjalan seperti biasa, meskipun dengan pola yang berbeda. Pembuatan produk legislasi tidak selalu dihadiri oleh semua anggota DPR, pembahasan dan pengesahan juga dilakukan secara virtual.

Pernyataan menkopolhukam terkait pembuatan legislasi, jika dikaitkan dengan gerilya TPN-OPM yang semakin giat melakukan pergerakan penyerangan terhadap TNI dan POLRI akhir-akhir ini, menjadi sebuah pertanyaan, apakah menkopolhukam RI mampu menciptakan kebijakan politik hukum dalam menyelesaikan persoalan Papua dalam situasi Covid-19 ataukah sebaliknya?

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi senjata. [Foto: SHUTTERSTOCK]
Opsi Penggalangan Intelijen Redam Konflik Bersenjata di Papua
Ilustrasi (Foto: beritasatu.com)
Pernyataan Mendagri Berlawanan dengan Kewenangan MRP
Mahasiswa Papua melakukan demonstrasi tolak otsus jilid II pada Selasa, 14 Juli 2020 di depan gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. (Foto/Ist)
Di Tengah Suara Penolakan, RUU Otsus Akan Mewakili Rakyat Papua?
Proses Kankain kakara yang dimediasi Ketua Dewan Adat Kankain Kakara Byak Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga antara keret Soububer di Kampung Sor dan keret Noriwari di Kampung Wasori, Distrik Yawosi, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. [Foto: Facebook Yosef Rumaseb]
Strategis, Ini 4 Mekanisme Konsultasi Sosial Ala Suku Byak Papua
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Blok Wabu Akan Digarap Antam, Filep Wamafma: Ingat Ada Hak OAP
Ilustrasi OAP dan pendatang. (Foto/Ist)
OAP Butuh Perda Khusus Tangani Persoalan Transmigran?

Comments (149)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.721.241

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.7320 seconds