pasang iklan
HEADLINE NEWS

GAM dan Sistem Pemerintahan Aceh

ACEH, JAGAPAPUA.COM -  Para kombatan GAM perlu bersyukur bahwa pasca perjanjian Helsinky, para kombatan GAM mendapat perhatian yang sangat besar oleh Pemerintah. Kini Kombatan GAM turut aktif membangun Provinsi yang dikenal dengan Provinsi Serambih Mekah tersebut.

Efek perjanjian helsinky dan UU otsus Aceh menghantarkan rakyat aceh menjadi tuan di negerinya sendiri serta bebas membentuk dan menjalankan sistem pemerintahannya yang memberikan peluang dan kesamaan bagi semua warga aceh termasuk kombatan GAM untuk turut berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan.

Konsistensi rekonsiliasi Aceh dalam perjanjian Helsinky juga menghantarkan Para Kombatan aceh  mendapat peluang dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan penting baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Sebut saja di bidang eksekutif, Irwandi Yusup yang dipercayakan oleh warga Aceh dan terpilih sebagai gubernur Aceh periode 2007-2012.

Irwandi Yusuf adalah mantan pejabat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia adalah mantan juru propaganda di kelompok tersebut. Saat dia dilantik, sejumlah mantan kombatan GAM hadir dibidang legislatif melalui pembentukan partai oleh Kombatan GAM.

Partai Aceh adalah besutan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah adanya peluang membentuk partai lokal. Partai ini dibentuk secara resmi pada 7 Juni 2007, dideklarasikan oleh para tokoh GAM seperti Tgk Malik Mahmud, Tgk Usman Lampo Awe, Muzakir Manaf, Ibrahim, dan sejumlah mantan petinggi GAM lainnya.

Sedangkan dibidang yudikatif  atau Peradilan di Aceh, terdapat Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang merupakan  bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat islam, ditetapkan dalam Qanun.

Otonomi khusus wilayah Aceh, telah merubah seketika "wajah" daerah tersebut. Meski dibalut keistimewaan Otsus, BPS merilis data terakhir tahun 2018, angka kemiskinan di Aceh berada pada 2,85. Ternyata Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatra. Bahkan, penduduk termiskin ke enam di Indonesia. Angka masyarakat miskin mencapai 15,01 persen.

Mengapa wilayah Otsus seperti Aceh dan Papua seolah memiliki nasib yang sama? tambang baru di Arun, Aceh Utara ternyata tak memberi dampak apa-apa. Kesejahteraan rakyat Aceh hanyalah romantisme sejarah masa lalu.

 Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2233/lagi-opm-serang-freeport-di-wilayah-kuala-kencana

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi senjata. [Foto: SHUTTERSTOCK]
Opsi Penggalangan Intelijen Redam Konflik Bersenjata di Papua
Ilustrasi (Foto: beritasatu.com)
Pernyataan Mendagri Berlawanan dengan Kewenangan MRP
Mahasiswa Papua melakukan demonstrasi tolak otsus jilid II pada Selasa, 14 Juli 2020 di depan gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. (Foto/Ist)
Di Tengah Suara Penolakan, RUU Otsus Akan Mewakili Rakyat Papua?
Proses Kankain kakara yang dimediasi Ketua Dewan Adat Kankain Kakara Byak Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga antara keret Soububer di Kampung Sor dan keret Noriwari di Kampung Wasori, Distrik Yawosi, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. [Foto: Facebook Yosef Rumaseb]
Strategis, Ini 4 Mekanisme Konsultasi Sosial Ala Suku Byak Papua
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Blok Wabu Akan Digarap Antam, Filep Wamafma: Ingat Ada Hak OAP
Ilustrasi OAP dan pendatang. (Foto/Ist)
OAP Butuh Perda Khusus Tangani Persoalan Transmigran?

Comments (150)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.770.221

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.4485 seconds