Simak 9 Poin Strategis Asosiasi Gubernur untuk Tanah Papua

PAPUA, JAGAPAPUA.COM - Asosiasi gubernur seluruh tanah Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Rakerda ini berlangsung pada Jumat hingga Sabtu akhir pekan lalu.

Rakerda dihadiri Ketua Asosiasi sekaligus Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr Muhammad Musaad, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere. 

Lalu, Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM, Penjabat Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, dan Penjabat Gubernur Papua Selatan Prof Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Agustinus Djoko Guritno.

Selain itu, hadir juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Theo Litaay, SH, LLM, Ph.D, Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1702/Praja Wira Yakhti Wamena Letkol TNI Inf Athenius Murip, SH, MH, Koordinator Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pegunungan Tengah Papua Pendeta Alexander Mauri, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA, dan sejumlah pejabat lain.

Adapun sembilan kesepakatan yang dihasilkan antara lain Pertama,  menindaklanjuti secara intens tujuh poin kesepakatan dari hasil Rapat Kerja Daerah I Asosiasi Gubernur Seluruh Tanah Papua yang dilaksanakan di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 20 September 2023 sebagai fondasi kolaborasi percepatan pembangunan tanah Papua.

Kedua, mempertimbangkan persiapan pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, asosiasi memperjuangkan agenda terobosan percepatan pembangunan tanah Papua ke dalam Kebijakan Prioritas Presiden-Wapres terpilih. Kemudian dokumen perencanaan nasional baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Selain itu, penjabaran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) 2022-2041, Proyek Strategis Nasional, kebijakan nasional lainnya pada masa pemerintahan periode 2024-2029, dan asosiasi melakukan audiensi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga, memantapkan dan melanjutkan berbagai program dan kegiatan strategis Pemerintah yang dilaksanakan di Tanah Papua di tahun 2024 ini, seperti Trans Papua, Tol Udara, BBM 1 harga dengan dukungan penerbangan khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan destinasi pariwisata prioritas di masing-masing provinsi, kawasan industri Teluk Bintuni, kawasan industri Pupuk Fakfak, kawasan industri perikanan Biak, kawasan industri Timika, dan kawasan sentra pertanian Merauke dan Papua Pegunungan maupun berbagai kegiatan prioritas nasional lainnya di Tanah Papua dengan prinsip kekhususan. 

“Dalam konteks itu, didorong penguatan kerjasama antar daerah lintas provinsi dan konektivitas terpadu dengan jaringan penerbangan khusus lintas internal Papua serta pembukaan kembali rute penerbangan luar negeri melalui Bandara Udara Frans Kaisiepo Biak sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik,” kata Velix, dikutip Selasa (23/4/2024).

Keempat, asosiasi tetap intens memberikan perhatian ke agenda percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pembukaan lapangan kerja, penurunan stunting, penurunan tingkat kemahalan harga, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung, serta pembangunan pendidikan sesuai konteks wilayah dan sosial budaya.

Kelima, mendorong penyediaan kuota TNI-Polri dan pendidikan kedinasan lainnya bagi putra-putri asli Papua serta peningkatan akses putra-putri Papua sebagai tenaga kerja di semua level manajemen dalam berbagai sentra investasi di tanah Papua dan luar Papua seperti PT Freeport Indonesia, smelter di KEK Gresik, BP Tangguh, PT Pupuk Fakfak, pabrik semen PT Conch, Genting Oil dan investor lainnya.

Keenam, asosiasi secara intens mendorong terwujudnya Provinsi Papua sebagai provinsi olahraga melalui Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden guna membangun generasi muda sejak usia dini hingga tingkat prestasi. 

Ketujuh, mensukseskan agenda nasional Pemilihan Kepala Daerah sesuai tahapan dan jadwal di tahun 2024, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan, baik partai politik, penyelenggara Pilkada, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjadikan Pilkada secara aman, damai dan sukacita. 

Kedelapan, memperkuat kelembagaan Asosiasi Gubernur Seluruh Tanah Papua dengan legalitas badan hukum, pembentukan badan kolaborasi lintas provinsi, kolaborasi pembiayaan yang proporsional dari setiap pemerintah provinsi, menetapkan rencana aksi, serta menunjuk Sekretaris Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah masing-masing provinsi sebagai pejabat penghubung asosiasi. 

Kesembilan, asosiasi melaksanakan pertemuan paling sedikit sekali dalam tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Velix, Asosiasi Gubernur Seluruh Tanah Papua dibentuk di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 3 Februari 2023. Sejak terbentuk, asosiasi diketuai Penjabat Gubernur Papua Barat (kala itu) Irjen Pol Paulus Waterpauw. 

“Selama periode kepemimpinan Pak Paulus Waterpauw, sudah digelar Rakerda I yang menghasilkan tujuh poin strategis yang dikenal dengan Kesepakatan Timika,” kata Velix.

Share This Article

Related Articles

STIH Manokwari Bantu Nelayan Peroleh E-Pas Kecil dari KSOP Manokwari.
STIH Manokwari Bantu Nelayan Peroleh E-Pas Kecil dari KSOP
Tiga calon Anggota DPRK dari Suku Wamesa diarak bersama dengan iring-iringan adat saat akan melakukan pendaftaran ke Pansel, 15 Agustus 2024. [Foto: MW]
Calon DPRK dari Wamesa Diarak Bersama Saat Mendaftar ke Pansel
Dr. Filep Wamafma Pantau Langsung Latihan Dasar Komputer STIH Manokwari. [Foto: Humas STIH]
STIH Manokwari Gelar Latihan Dasar Komputer Bagi Mahasiswa
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum.
Respons Pernyataan Alvarez Kapisa, Filep Ingatkan Hal Ini
Ketua Umum DAP Yan Pieter Yarangga. [Foto: ist]
Dewan Adat Papua Rilis Pernyataan Sikap Soal Kepemimpinan DPD RI
Tim kuasa hukum Dr. Filep Wamafma, Achmad Djunaidi, SH, MH.
Tim Hukum Filep Wamafma Respons Pernyataan Kuasa Hukum PFM

Comments (597)

Leave a Comment