Solidaritas Mahasiswa-Rakyat di Nabire Akan Gelar Aksi Tolak DOB

NABIRE, JAGAPAPUA.COM - Solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua di kabupaten Nabire berencana melakukan aksi menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Kamis (31/3/2022) di Kantor DPRD Nabire.

"Kami atas nama mahasiswa dan rakyat Papua dengan tegas menolak rencana Pemerintah Pusat yang akan memekarkan daerah otonom baru (DOB) di atas seluruh tanah Papua," tegas Moses Anou, anggota Frant Rakyat Papua Alumni, Selasa (29/3/2022) di Nabire.

Menurutnya, pemekaran DOB adalah praktik pecah belah wilayah atau Devide et Impera yakni mesin kolonialisme yang dikonsepkan dan dijalankan oleh negara yang menjajah wilayah jajahannya.

"Persoalan ini bukan baru pertama kali terjadi di Papua. Belanda sudah mempraktikkan itu dengan membagi wilayah Jawa menjadi tiga bagian besar. Tujuannya agar masyarakat terbagi-bagi dan Belanda bisa mempu mengontrol dan meredam perlawanan melawan Kolonial Belanda. Begitu juga terjadi di Australia terhadap bangsa Aborigin oleh Inggris. Begitu juga terjadi di Taiwan oleh Jepang. Papua  New Guinea oleh Australia, dan sekarang Papua oleh Indonesia," jelas Anou.

Ia menilai Papua kini dihadapkan dengan praktik pecah belah atau pemekaran wilayah dan kabupaten/kota.

"Situasi ini membuat banyak elit-elit politik Papua tidak sadar bahwa Jakarta sedang menghancurkan tatanan masyarakat untuk kepentingan perusahaan multinasional dan Internasional," katanya.

Untuk itu, kata dia, pemekaran DOB akan berdampak sangat luas.  Masyarakat akan berkotak-kotak dan memundurnya solidaritas bersama suku, marga, klan, dan organisasi sehingga pelbagai persoalan akan diurus oleh masing-masing tanpa persatuan bersama.

Selain itu pelanggaran HAM akan semakin berat, ijin-ijin perusahaan akan dipermudah untuk kepentingan kapitalisme atau perusahaan multinasional atau internasional yang dibekingi oleh TNI/Polri dan intelejen di Papua.

"Upaya pemekaran provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang didukung oleh Pemerintah Pusat bersama para elit politik Papua murni bukan aspirasi rakyat Papua,” ujarnya.

Ia juga membenarkan bahwa, para elit politik Papua dalam hal ini Bupati Nabire, bupati Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, dan Timika telah lalai dan tidak mendengar aspirasi rakyat.

"Terkait penolakan DOB di Papua, Kamis (31/3) kita akan melakukan aksi demonstrasi damai di kabupaten Nabire," katanya. (rls)

Share This Article

Related Articles

STIH Manokwari Bantu Nelayan Peroleh E-Pas Kecil dari KSOP Manokwari.
STIH Manokwari Bantu Nelayan Peroleh E-Pas Kecil dari KSOP
Tiga calon Anggota DPRK dari Suku Wamesa diarak bersama dengan iring-iringan adat saat akan melakukan pendaftaran ke Pansel, 15 Agustus 2024. [Foto: MW]
Calon DPRK dari Wamesa Diarak Bersama Saat Mendaftar ke Pansel
Dr. Filep Wamafma Pantau Langsung Latihan Dasar Komputer STIH Manokwari. [Foto: Humas STIH]
STIH Manokwari Gelar Latihan Dasar Komputer Bagi Mahasiswa
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum.
Respons Pernyataan Alvarez Kapisa, Filep Ingatkan Hal Ini
Ketua Umum DAP Yan Pieter Yarangga. [Foto: ist]
Dewan Adat Papua Rilis Pernyataan Sikap Soal Kepemimpinan DPD RI
Tim kuasa hukum Dr. Filep Wamafma, Achmad Djunaidi, SH, MH.
Tim Hukum Filep Wamafma Respons Pernyataan Kuasa Hukum PFM

Comments (875)

Leave a Comment