Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Sekretaris Forum Papua MPR RI, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa investasi strategis di Tanah Papua dapat diarahkan dalam kerangka Otonomi Khusus, politik hukum pembangunan dan politik ekonomi yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).

“Investasi adalah instrumen penggerak roda pertumbuhan ekonomi yang diharapkan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi dan pertambahan nilai ekonomi dari pengelolaan SDA, juga mendorong pendapatan nasional. Dalam konteks Papua, investasi harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dalam rangka keadilan ekonomi,” ujar Filep, Senin (31/8/2026)

Menurut Filep, keberadaan PT. Freeport Indonesia, BP Tangguh LNG, Genting Oil Kasuri, Petrogas, serta investasi nasional seperti Pertamina dan MIND ID menunjukkan besarnya potensi ekonomi Tanah Papua. Namun menurutnya, keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari penanaman modal dan penerimaan negara, melainkan dari manfaat yang diterima masyarakat, daerah penghasil, masyarakat adat dan dampak pembangunan Papua.

Dalam kerangka UU Otsus Papua dan UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, negara harus memastikan sumber daya alam menjadi instrumen pemerataan dan percepatan kesejahteraan.

“Jika regulasi belum mampu menjamin keadilan fiskal dan manfaat investasi bagi Papua, maka kebijakan dan regulasinya dapat diperbaiki. Otsus diharapkan dapat menjadi instrumen koreksi terhadap kondisiyang berjalan, bukan sekadar mekanisme transfer anggaran,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Filep menegaskan, paradigma politik ekonomi Papua harus bergeser dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan kemandirian masyarakat Papua. Menurutnya, perusahaan besar wajib didorong untuk memperkuat kuantitas dan kapasitas tenaga kerja OAP, pengusaha lokal, UMKM, koperasi masyarakat adat, adanya transfer teknologi, peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan.

“CSR bukan dimaknai sebagai pengganti keadilan ekonomi. Orang Papua harus menjadi pelaku dalam rantai ekonomi investasi, bukan hanya penerima bantuan,” sebut Ketua Komite III DPD RI itu.

Oleh sebab itu, senator Filep mendorong Pemerintah membangun Kebijakan Investasi Khusus Tanah Papua yang terintegrasi dengan Otsus, dengan tujuh prinsip antara lain:

1. Manfaat nyata bagi OAP.

2. Perlindungan hak masyarakat adat dan wilayah adat.

3. Prioritas tenaga kerja dan pengusaha Papua.

4. Transfer teknologi dan peningkatan SDM.

5. Pemerataan manfaat bagi daerah penghasil dan daerah terdampak.

6. Perlindungan dan keberlanjutan lingkungan.

7. Transparansi penerimaan negara dan daerah.

“Kita harus mengelola kekayaan alam untuk menghasilkan kekayaan SDM. Emas, tembaga, gas dan sumber daya alam lainnya akan habis, tetapi manusia Papua harus menjadi kekuatan dalam pembangunan lintas generasi,” ungkapnya.

“Sebagai Sekretaris Forum Papua MPR RI, saya menegaskan investasi bisa masuk ke Papua, perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan negara memperoleh penerimaan. Juga keadilan harus hadir bagi masyarakat di Tanah Papua. Itulah politik hukum pembangunan dan politik ekonomi yang sejalan dengan Otsus,” pungkas Filep.