Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

PAPUA BARAT, JAGAPAPUA.COM - Tujuh daerah di Provinsi Papua Barat akan menggelar pemilihan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur otonomi khusus yakni kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyinkronkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Mekanisme Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur otonomi khusus dengan lima provinsi lainnya di Tanah Papua.

Adapun Pergub sebagai regulasi turunan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, diharapkan rampung sebelum Pemilu 2024. Dengan begitu, diharapkan proses seleksi dapat terlaksana yang kemudian pelantikan anggota DPRK dilakukan bersama dengan anggota DPR jalur partai politik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Thamrin Payapo menyampaikan sebelumnya, pergub tersebut sudah dilakukan uji publik tahap pertama yang melibatkan lembaga masyarakat adat dan Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat.

Selanjutnya, uji publik tahap kedua atau secara luas dapat terlaksana apabila proses sinkronisasi dengan lima provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya telah selesai dilakukan.

"Kalau sinkronisasi dengan lima provinsi sudah selesai, baru kami lanjutkan dengan uji publik ke masing-masing kabupaten," ucap Payapo, dikutip dari Antara, Kamis (12/10/2023).

Usai uji publik tahap kedua, Pemprov Papua Barat kembali melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum Setda Papua Barat. Hasil sinkronisasi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri guna dilakukan pencermatan keseluruhan dari materi Pergub Pemilihan Anggota DPRK.

"Bilamana semua tahapan uji publik dan sinkronisasi selesai maka pergub itu bisa disahkan dan digunakan," jelas Payapo.

Adapun target pelaksanaan pemilihan calon anggota DPRK pada tujuh kabupaten di Papua Barat menurut Payapo akan dimulai pada Desember 2023. Namun begitu, dia menyebut, Pemerintah Provinsi tidak langsung melepas pelaksanaan ke kabupaten karena penyelenggaraan baru pertama kali.

Sebelumnya, DPR Papua Barat mendorong Pemprov Papua Barat mempercepat penyusunan peraturan gubernur (Pergub) tersebut termasuk mengalokasikan anggaran proses seleksi anggota DPRK termasuk DPRP periode yang baru.

Menurutnya, adanya DPRK akan memperkuat eksistensi orang asli Papua pada lembaga parlemen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat yang selama ini hanya dikawal oleh anggota DPR provinsi jalur Otsus dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Setelah MRPB, DPRP dan DPRK juga harus jalan makanya perlu Pergub untuk mengatur teknis pemilihan," kata Ketua Komisi I DPR Papua Barat George Karel Dedaida di Manokwari. (UWR)

Share This Article

Komite III DPD RI Beri 4 Catatan Soal MBG pada RUU APBN 2026

Sep 04, 2025 03:00 pm
0 comments

Bupati Manokwari, Hermus Indou. [Foto: Dinkes Manokwari]

Hermus Indou: Pendidikan Gratis Akan Diberlakukan di Manokwari

Apr 11, 2025 11:00 am
3 comments

Pendukung Anisto-Joko di Bintuni Semarakkan Kampanye Perdana

Nov 16, 2024 11:00 am
46 comments

Masyarakat Kampung Susweni Targetkan 90 Persen Menangkan DOAMU

Warga Kampung Susweni Targetkan 90% Menangkan DOAMU

Oct 25, 2024 12:00 pm
1 comments

JWW Ikuti Debat Publik Pertama Pilgub Papua Tengah

Cawagub Wafat, JWW Ikuti Debat Publik Pilgub Papua Tengah

Oct 21, 2024 10:00 am
1 comments

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia Rilis Hasil Survei Pilkada Nabire

Aug 07, 2024 10:00 am
0 comments

Comments (2)

jerry jerry Oct 16, 2023 08:33 am

Dear immortals, I need some wow gold inspiration to create.
CarrollFlife Nov 10, 2023 11:11 am

http://prednisone.digital/# can you buy prednisone over the counter uk