pasang iklan

Menko Polhukam Sebut Pemekaran Papua Politis, Ini Maksudnya!

NTT, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof. Dr. Mahfud MD menyebutkan bahwa pemekaran di wilayah Papua dilandasi faktor politik untuk mencegah merebaknya gerakan separatis. Pasalnya, menurut Mahfud, kelompok separatis hanya berada di wilayah tengah Papua di daerah pegunungan.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam saat menjadi narasumber dalam dialog kebangsaan di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Selasa, 30 Mei 2023.

"Kalau (red, pemekaran) Papua itu sifatnya politis lebih dominan. Karena di Papua itu ada gerakan separatis banyaknya di tengah, di gunung," kata Mahfud dalam Dialog Kebangsaan' yang mengusung tema Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Umum bertempat di Auditorium St.Thomas Aqunias yang juga disiarkan di kanal YouTube IFTK Ladalero, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa masyarakat Papua di wilayah bagian Selatan, Utara, Barat tidak tergabung dalam KKB lantaran kelompok separatis ini kerapkali mengatasnamakan warga Papua dalam semangat gerakannya. Oleh sebab itu, menurutnya, pemekaran sangat penting dilakukan gunamengisolasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Kita pisahkan aja, biar orang ini enggak atas namakan Papua. Selatan enggak ikut dia kok, utara enggak ikut dia, barat enggak ikut dia kok, sehingga ini politis, pemerintahan lebih efektif," kata dia.

Selain itu, Mahfud juga mengakui bahwa pemekaran Papua merupakan usulan kebijakan dari pemerintah (top-down). Menurutnya, adanya pemekaran juga membuat warga Papua senang lantaran dapat lebih merasakan dampak positif dari beragam agenda pembangunan.

Meskipun begitu, pemekaran hanya diberlakukan untuk wilayah Papua dan tidak untuk wilayah di luar Papua. Hal itu lantaran pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran. Meski saat proses pemekaran Papua berjalan, banyak daerah lain yang juga berlomba ingin memekarakan wilayahnya dan membentuk wilayah administratif baru.

Terkait hal itu, Mahfud pun menyentil elite lokal, terkadang keinginan pemekaran daerah juga didorong oleh para elite lokal itu yang kalah dalam gelaran Pilkada. Mereka tak berhasil memenangkan pemilihan di suatu daerah sehingga ingin memenangkan dan memimpin daerah baru.

"Karena kadang kala orang mendirikan kabupaten baru, provinsi baru hanya kalah pilgub lalu dirikan sendiri. Kalau saya gabung saya enggak jadi gubernur. Kalau saya dirikan lagi, saya gubernurnya. Pas dirikan ada pemilihan, dia kalah lagi," ujarnya.

Sementara itu, gangguan keamanan akibat serangan KKB Papua masih terus terjadi. Terbaru, Satgas Damai Cartenz terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di bawah pimpinan Yotam Bugiangge di Kampung Nogolait, Nduga, Papua Pegunungan, selama 4 hari berturut-turut.

Akibatnya, 300 warga setempat terpaksa mengungsi. Warga mulai mengungsi pada Senin (29/5), warga setempat disebutkan memang kerap bergegas mengamankan diri apabila terjadi kontak tembak KKB dengan aparat TNI-Polri.

Awalnya, kontak tembak terjadi pada Jumat (26/5/2023) siang saat mobil aparat tiba-tiba ditembaki oleh KKB Yotam Bugiangge. Kemudian, Satgas melakukan pengejaran hingga ke Sungai Dibini.

Kemudian baku tembak kembali terjadi selama dua hari berikutnya yakni masing-masing pada Sabtu dan Minggu saat KKB Yotam Bugiangge kembali terdeteksi merapat ke Kampung Nogolait.

Selanjutnya, kontak tembak kembali terjadi pada Senin (29/5), dari pagi hingga petang. Hasilnya, Satgas mengamankan dua anggota KKB yang masing-masing berinisial M dan I. Tak berhenti disitu, aparat kemudian mengembangkan pengejaran dan berhasil mengamankan 5 orang anggota KKB lainnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Comments (142)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery