Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyatakan siap membuka data ke publik tentang pihak-pihak yang diduga terlibat ‘bermain’ bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Ia juga menyatakan siap menerima konsekuensi atas kasus yang kini dihadapinya bersama dengan Direktur Lokataru Haris Azhar, termasuk ditahan.

"Jadi yang perlu dilihat ditanya ke polisi apakah ditahan atau tidak. Kalau kami siap dengan konsekuensi ini dari awal dan kita siap buka data ke publik," tegas Fatia di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022).

Lebih lanjut, Fatia menyampaikan persoalan yang kini dihadapinya hingga telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan upaya kriminalinasi dan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang aktif mengkritik pemerintah. Menurutnya, bentuk-bentuk kriminalisasi ini juga terjadi kepada beberapa korban termasuk para pembela HAM yang aktif menyuarakan kritik dan masukannya kepada negara.

Selain itu, Fatia juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang seharusnya juga menyoroti kasus dugaan terkait bisnis tambang di Papua. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus mengurus persoalan Papua daripada sibuk mengkriminalisasi aktivis.

"Jadi semestinya presiden khususnya itu menyoroti fenomena ini dan tidak sibuk kriminalisasi aktivis tapi sibuk urusi Papua biar tidak konflik terus," katanya.

Sebelumnya, Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan akan melaporkan balik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan dugaan kejahatan ekonomi dan investasi di Papua. Langkah tersebut diambil karena merasa informasi yang diberikannya kepada penyidik tidak ditindaklanjuti. Sehingga lapor balik dirasa lebih tepat agar temuan informasi terkait dugaan kejahatan investasi di Papua itu dapat ditindaklanjuti.

Dalam konpers KNPA, Haris telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terlebih saat ini ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar. Ia menekankan bahwa dirinya akan lebih proaktif dalam kasus tersebut termasuk persoalan terkait Papua.

Lebih lanjut, ia memandang arogansi penguasa semakin mengemuka sehingga menurutnya sangat perlu untuk melakukan langkah-langkah lebih serius dalam sejumlah persoalan tersebut.

Pihak Haris-Fatia Sodorkan 9 Saksi NGO yang Membuat Riset Bisnis Tambang

Pihak Haris-Fatia meminta kepada tim penyidik untuk memeriksa sejumlah saksi yakni para ketua NGO yang membuat riset tentang adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam bisnis tambang di Papua.

Pengacara Fatia dan Haris Azhar, Nurkholis Hidayat mengatakan para saksi dari 9 NGO itu dapat menyampaikan benar atau tidaknya konflik kepentingan saat Luhut ditunjuk menjadi pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Kami lampirkan bukti-buktinya supaya kepolisian bisa mem-follow up segera. Kita berjanji akan menyampaikannya hari Rabu bukti-bukti itu. Terus kita meminta kepada kepolisian untuk memeriksa saksi dalam hal ini misalkan para ketua dari lembaga NGO yang membuat riset itu," katanya di Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).

Selain itu, Nurkholis juga mengungkapkan pentingnya menghadirkan saksi-saksi ahli dan independen terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap Haris-Fatia termasuk saksi ahli yang mampu menerangkan dugaan kejahatan ekonomi di Papua.

"Ahli ekonomi yang bisa menjawab dugaan kejahatan korporasi, ahli pidana yang menjelaskan bagaimana SKB seharusnya dijalankan termasuk juga bagaimana seharusnya kualifikasi pencemaran nama baik dilakukan dengan benar tanpa dilakukan secara sewenang-wenang. Terus juga ahli bahasa," jelasnya. (UWR)