Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing merespons ultimatum atau peringatan TPNPB-OPM (disebut KKB) yang menolak rilis Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus-kasus penyerangan di Maybrat, Papua Barat

Sejumlah DPO yang dimaksud adalah berkaitan dengan kasus penyerangan brutal terhadap Posramil Kisor yang menewaskan 4 personel TNI dan penembakan prajurit Yon Zipur di Kabupaten Maybrat yang menewaskan 1 personel TNI di wilayah Maybrat.

Kapolda Papua Barat menegaskan tak sedikitpun gentar dengan peringatan KKB dan akan tetap mengejar DPO kasus tersebut yang telah tersebar identitasnya di tengah masyarakat.

"Kita memang tetap konsisten untuk kejar DPO Maybrat, yang telah ditetapkan di khalayak ramai. Tidak boleh ada yang sengaja mengaitkan para DPO ini dengan hal lainnya," kata Tornagogo Sihombing, Jumat (18/3/2022).

Menurut Tornagogo, penetapan DPO itu telah sesuai dengan hasil investigasi dan bukti dari saksi-saksi. Ia mengatakan, saksi-saksi ini juga kemungkinan merupakan bagian dari pelaku (red, saksi pelaku). Ia menyatakan tetap mencari para pelaku guna memelihara stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat.

"Itu adalah kunci untuk menciptakan stabilitas keamanan kita di Papua Barat," ungkap Kapolda.

Sebelumnya, TPNPB-OPM mengeluarkan peringatan kepada Polda Papua Barat tentang rilis DPO di Papua Barat. Kelompok ini menegaskan menolak rilis DPO oleh Papua Barat dan memperingatkan untuk tidak sembarangan merilis DPO.

"Pimpinan TPNPB KODAP IV Sorong Raya, telah mengeluarkan peringatan kepada Polda agar jangan sembarang keluarkan nama DPO," ujar juru bicara Sebby Sambom, Jumat (18/3/2022).

“TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya dengan tegas menolak tindakan DPO yang dikeluarkan oleh Polda Papua Barat terhadap salah satu anak di bawah umur atas nama Sefnat Fatem,” sambungnya.

Lebih lanjut, TPNPB juga menolak klaim DPO merupakan pasukan KNPB wilayah Sorong dan Maybrat. Sebby mengatakan, bahwa DPO tersebut merupakan pasukkan TPNPB-OPM wilayah Sorong Raya.

“Sedangkan selain dari itu adalah Pasukan Elite TPNPB-OPM KODAP IV Sorong Raya, bukan Militan KNPB Wilayah Sorong Raya atau Militan KNPB Wilayah Maybrat,” katanya.

Dalam pernyataan sikap itu, TPNPB-OPM Sorong Raya juga akan mengeluarkan peringatan keras kepada aktor-aktor yang mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran di wilayah Sorong, Papua Barat. Dalam siaran pers, Kamis (17/3/2022), Juru Bicara Sebby Sambom menyatakan penolakan TPNPB-OPM Sorong Raya terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Di bawah pimpinan Arnoldus Jansen Kocu, TPNPB Sorong Raya menyampaikan sejumlah poin peringatan dalam sebuah pernyataan sikap. Isi pernyataan sikap tersebut adalah penolakan terhadap DOB Provinsi Papua Barat Daya, peringatan kepada para pejabat asli Papua yang mendorong pemekaran, peringatan kepada kepala daerah yang bekerja sama dalam pengejaran anggota TPNPB/KKB dan penolakan atas rilis DPO dari Polda Papua Barat. (UWR)