pasang iklan
HEADLINE NEWS

Haris Azhar: Badan Bisa Dipenjara Tapi Kebenaran Tak Bisa

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Polda Metro Jaya resmi menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (18/3/2022) kemarin.

Atas penetapan itu, Haris Azhar menegaskan bahwa meskipun dirinya dan Fatia bisa dipenjara, namun kebenaran yang disampaikan dalam akun Youtube itu tidak bisa dipenjara. Seperti diketahui dirinya dan Fatia dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik Luhut yang disinggung bermain tambang di Papua.

"Badan fisik saya dan saya yakin saudari Fatia, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video YouTube itu tidak bisa dipenjara," ungkap Haris Azhar secara virtual, Sabtu (19/3/2022).

Haris Azhar juga menyampaikan, meskipun kemungkinan bisa dipenjara, namun penderitaan warga Papua tidak akan hilang ataupun dipenjara

"Penderitaan orang Papua dia tidak bisa diberangus dan ditempatkan di dalam penjara," ujar Haris.

Diketahui Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada Senin (21/3/2022). Haris Azhar akan diperiksa pada pukul 10.00 WIB dan Fatia Maulidiyanti diperiksa pada pukul 14.00 WIB. Atas pemeriksaan ini, tim kuasa hukum Haris-Fatia menyatakan keduanya siap dan dengan senang hati menghadiri proses pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya Haris dan Fatia dilaporkan langsung oleh Luhut karena menyinggung keterlibatan dirinya dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Terkait penetapan status tersangka tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan pihaknya telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah memiliki minimal dua alat bukti yang telah dikantongi penyidik.

Diantara alat bukti tersebut adalah konten Youtube Haris Azhar terkait dengan adanya dugaan pelanggaran UU ITE.

"Konten itu kan jadi alat bukti, itu kan alat bukti bagi penyidik. Pertama, betul nggak konten itu milik dia. Kedua, betul nggak pembuatan konten itu ada pelanggaran terkait UU ITE atau pencemaran nama baik. Itu tentunya yang digali penyidik dan digunakan penyidik dalam penetapan tersangka," jelas Zulpan, Sabtu (19/3). (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.691.334

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.3681 seconds