pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pengusul Raperdasi Papua Pertanyakan Progres Perda di Kemendagri

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Pengusul sejumlah Raperdasi dan Raperdasus Papua mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas perkembangan perda yang diusulkan, Jumat (18/3/2022). Dalam kesempatan itu, Ketua Poksus DPR Papua sekaligus sebagai pengusul Raperdasi dan Raperdasus pada tahun 2018 dan 2019 pada periode 2014-2019 Anggota DPR Papua mempertanyakan progress dari draft-draft yang sudah disetujui pada tahun 2018 dan 2019.

Sejumlah Raperdasi dan Raperdasus tersebut adalah Raperdasi tentang Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Buruh Orang Asli Papua, Raperdasi tentang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua, Raperdasi tentang Pertambangan Rakyat di Provinsi Papua, Raperdasi tentang Perlindungan dan pengembangan Pangan lokal dan Pedagang asli Papua, Raperdasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Nelayan Masyarakat adat Papua dan Raperdasus tentang Masyarakat Adat di Provinsi Papua.

“Karena pembahasannya juga telah menggunakan APBD dan yang lebih dari itu adalah regulasi-regulasi tersebut disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat dan merupakan regulasi Proteksi, Keberpihakan dan Pemberdayaan bagi Orang Asli Papua dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” ujar Gobai.

Dari pertemuan tersebut, John Gobai menyampaikan sejumlah hasil fasilitasi Kemendagri terhadap  regulasi yaitu:

1. Raperdasi tentang Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Buruh Orang Asli Papua,

2. Raperdasi tentang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua,

3. Raperdasi tentang Pertambangan Rakyat di Provinsi Papua,

4. Raperdasi tentang Perlindungan dan pengembangan Pangan lokal dan Pedagang asli Papua,

5. Raperdasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Nelayan Masyarakat adat Papua dan

6. Raperdasus tentang Masyarakat Adat di Provinsi Papua.

Lebih lanjut, Gobai meminta Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPR Papua untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Kemendagri tersebut. Setelah tahap selanjutnya selesai dilakukan, ia berharap Raperdasi dan Raperdasus di atas dapat segera diberlakukan di Provinsi Papua.

“Selanjutnya menjadi tugas Pemprov Papua dan Bapemperda DPR Papua menyempurnakan sesuai dengan hasil fasilitasi. Kemudian Pemprov Papua mengajukan permohonan nomor registrasi ke Depdagri (Red, Kemendagri). Selanjutnya setelah diberi penomoran oleh biro hukum setda Provinsi Papua, ditandatangani Gubernur Papua dan diberlakukan di Provinsi Papua,” terangnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.691.335

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.1335 seconds