Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua atau TIVAMAIPA menggelar kegiatan penandatanganan petisi penolakan perusahaan tambang yang rencananya akan beroperasi di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Penandatanganan petisi tersebut diikuti berbagai kalangan masyarakat yang ada di Intan Jaya termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pelajaran dan mahasiswa yang dengan tegas menolak kehadiran perusahaan tambang di Blok Wabu.

Dalam kesempatan itu, tim advokasi juga berhasil menghadirkan ratusan masyarakat, bahkan pelajar dan mahasiswa Intan Jaya yang sedang berdomisi di kabupaten Nabire.

Koordinator TIVAMAIPA Bartolomius Mirip, S.Pd mengatakan, penandatanganan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk penolakan perusahaan tambang yang diwacanakan akan beroperasi di Blok Wabu.

"Tadi kami diskusikan soal perusahaan tambang itu dan kami melihat ke depan akan berbahaya atau berdampak negatif. Sehingga kami sepakat dengan tegas, kami masyarat adat menolak kehadirannya di Blok Wabu," terang Mirip usai kegiatan, Selasa, (22/02/2022) lalu kepada jagapapua.com.

"Peserta yang hadir sudah tanda tangan petisinya dan sekarang kami sudah bagi tugas untuk petisi itu dijalankan di setiap distrik yang ada di kabupaten Intan Jaya untuk menandatanganinya,” katanya.

Setelah itu, pihaknya akan mengadakan audiensi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR RI di komisi V dengan membawa petisi serta aspirasi dari masyarakat Intan Jaya. Ia juga menegaskan bahwa dampak terbesar kemungkinan akan terjadi setelah perusahaan tambang ini beroperasi, khususnya terhadap masyarakat wilayah adat Meepago. Karena limbah atau pembuangannya akan keluar melalui bagian utara yang bisa berdampak kepada masyarakat Nabire, Paniai, Intan Jaya, Serui, dan Waropen dan Puncak Jaya. Sehingga semua masyarakat diminta turut bersuara.

"Sementara ini kami masyarat Intan Jaya saja yang bicara tetapi kelak dampak terbesar itu akan dirasakan oleh banyak orang misalnya, masyarakat Nabire, Paniai, Waropen dan Puncak Jaya, Papua. Jika dilihat dari posisi limbah atau pembuangannya," tegasnya.

Untuk itu, ia berharap bupati serta para anggota DPRD yang ada di setiap kabupaten yang disebutkan atau DPR Papua termasuk masyarakat menolak rencana ini di Kali Wabu, Intan Jaya, Papua.

"Kami masyarakat dengan tegas menolak kehadiran perusahaan tambang di Blok Wabu, dan kami berharap bupati Intan Jaya serta DPRD yang ada juga harus menolak karena akan terpengaruh besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adat Meepago," katanya.

Ia juga membenarkan bahwa konflik bersenjata di kabupaten Intan Jaya yang sedang berlangsung juga berawal atau bagian dari persoalan Blok Wabu.

"Pengaruhnya sangat besar kepada kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah ini, jadi kami sebagai anak asli daerah ini dengan tegas kami menolak. Tidak ada orang yang berjuang mencari sepiring nasi," ujarnya. (Christian)