Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAYAPURA, JAGAPAPUA.COM - Pemerintah Indonesia menerima komunikasi dari mekanisme Dewan HAM PBB yakni Special Procedures Mandate Holders/SPMH. SPMH tersebut meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Seorang akademisi Uncen, Marinus Yaung yang selama ini mengamati hubungan internasional memandang bahwa pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Menurutnya, kedatangan KT HAM PBB berpotensi mengancam stabilitas daerah.

“Saya menduga kedatangan komisioner HAM PBB di Papua hanya akan menjadi trigger yang memicu pertumpahan darah sesama anak bangsa. Perang terbuka dengan aparat keamanan di Papua bisa saja sedang diskenariokan terjadi di Kota Jayapura dan Wamena. Atau ekstrimnya kekerasan berdarah tengah direncanakan terjadi di depan mata para komisioner HAM PBB,” ujar Marinus Yaung, dikutip dari cenderawasih pos, Senin (14/2).

Lebih lanjut, Marinus mengatakan, terdapat kemungkinan adanya pesan lain yang akan disampaikan kelompok tertentu kepada perwakilan HAM PBB saat berada di Papua. Menurutnya, kehadiran perwakilan HAM ini boleh jadi momentum yang ditunggu dan dimanfaatkan untuk mencari perhatian serta dukungan internasional oleh kelompok yang berseberangan.

Bahkan, Marinus memprediksi beberapa orang Papua sudah siap ditembak mati di depan para perwakilan HAM PBB pada momentum tersebut.

“Mereka yang siap ditembak sudah berkesimpulan daripada di tembak mati di hutan-hutan Ndugama, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, lebih bernilai dalam perjuangan Papua merdeka jika kami ditembak mati aparat keamanan kolonial TNI-Polri di depan mata komisioner HAM PBB,” sambungnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyikapi komunikasi dari pihak internasional. Menurutnya, kedatangan KT HAM ke Papua terlalu beresiko bagi keutuhan NKRI sebagaimana intervensi internasional hingga lepasnya wilayah Timor Timur dahulu. Pemerintah juga harus menuntaskan penanganan peristiwa Paniai 2014 yang saat ini proses penyidikannya telah berjalan dan dapat menjadi entry point untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

“Saran konkritnya kepada Presiden Jokowi, Ibu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri dan Prof. Mahmud MD Menkopolhukam, selesaikan dengan tuntas dan penuh keadilan kasus Paniai Berdarah 2014 dan tutup pintu akses terhadap Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Terlalu berisiko jika KT HAM PBB masuk ke Papua,” imbuhnya.

Marinus juga menerangkan terkait mekanisme klarifikasi dugaaan pelanggaran HAM di KT HAM PPB yakni klarifikasi administrasi di kantor PBB di Geneva dan kedua melalui klarifikasi faktual ke lapangan langsung. Akan tetapi sebelum rekomendasi KT HAM PBB dikeluarkan, komisi akan meminta klarikasi administrasi dan faktual terhadap negara yang bersangkutan. Ada banyak negara yang komisi pada tahun 2022 ini sedang meminta klarifikasi dan informasi tentang laporan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusian, termasuk meminta klarifikasi negara Indonesia dalam kasus Papua.

SPMH Dewan HAM PBB mencatat berbagai peristiwa di Papua secara lengkap, seperti peristiwa di Sugapa, di Desa Kokas-Fakfak, di Maki-Ilaga Utara, yang mungkin jauh dari akses publik. Beberapa Operasi Militer juga diminta untuk dijelaskan, seperti Operasi militer di Kabupaten Puncak pada Mei-Juli 2021, dimana operasi keamanan dan militer dalam rangka menangkap TPNPB di wilayah tersebut dilakukan tanpa atau dengan sedikit upaya mencegah serangan tidak menyasar warga sipil, serta beresiko menimbulkan aksi kekerasan dan penahanan paksa terhadap orang asli Papua.

Selain itu juga operasi militer di Kabupaten Maybrat pada November 2021, Operasi militer di Kabupaten Pegunungan Bintang (Oktober-November 2021), dimana Komnas HAM menginisiasi penyelidikan pembunuhan petugas kesehatan dan dugaan pengeboman desa di Distrik Kiriwok, namun delegasi Komnas HAM tidak diizinkan untuk mengakses wilayah tersebut dengan alasan keamanan, Operasi militer di Kabupaten Nduga (Desember 2018, tahun 2020, November 2021), dan Operasi militer di Kabupaten Yahukimo (November 2021). (UWR)