pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pemekaran Papua Tuai Reaksi, Kapolda Antisipasi Isu Papua Merdeka

JAYAPURA, JAGAPAPUA.COM - Rencana pemekaran provinsi di wilayah Papua yang saat ini sedang berjalan oleh pemerintah dan DPR RI menuai reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah reaksi mengemuka baik mendukung maupun menolak pemekaran termasuk diantaranya menjurus pada ancaman gangguan keamanan.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya siap mengantisipasi berkembangnya isu Papua merdeka seiring perkembangan pembahasan pemekaran di wilayah Papua. Fakhiri mengatakan tim gabungan TNI-Polri terus bersiaga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Kami dari TNI-Polri siap mengantisipasi adanya dampak yang terjadi yang pastinya akan mengarah ke isu merdeka," kata Fakhiri dalam rapat gabungan di kantor Sekretaris Daerah Papua terkait rencana pemekaran Provinsi dan Kabupaten di Papua pasca perubahan UU Otsus , Senin (14/2).

Lebih lanjut, Fakhiri menyampaikan bahwa Polri telah merubah pola pendekatan di Papua dengan lebih humanis dan persuasif. Ia menekkankan bahwa Polri siap mendukung segala kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

"Cara pendekatan kesejahteraan. Perlu digarisbawahi bahwa kami dari pihak kepolisian selalu siap mendukung kebijakan pemerintah," tegasnya.

Seperti diketahui pemekaran Papua ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus terutama pada Pasal 76 tentang pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua. Agenda pemekaran diharapkan dapat mendekatkan rentang kendali pemerintahan di Papua guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merespons keras upaya pemekaran Papua. Melalui juru bicara Sebby Sambom, kelompok ini menegaskan menolak adanya pemekaran bahkan mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah asli Papua dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami keluarkan peringatan tegas kepada semua bupati orang asli Papua, dengan Gubernur Lukas Enembe, anggota DPR, dan orang-orang Papua yang intelektual, yang mana berusaha merancang pemekaran provinsi-provinsi baru di seluruh tanah Papua," ungkap Sebby, Jumat (11/2/2022).

"Kami tegaskan semua bupati, Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Mandacan di Manokwari bahwa Anda segera hentikan niat jahat Anda untuk membuat pemekaran-pemekaran provinsi baru," sambungnya.

Sebby mengatakan, upaya pemekaran di Papua menjadi perhatian khusus oleh markas pusat TPNPB-OPM. Menurutnya, bangsa Papua tidak menghendaki atau membutuhkan pemekaran provinsi. Ia meminta adanya perundingan dengan pemerintah dan menghendaki perundingan itu dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.693.568

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7993 seconds