pasang iklan
HEADLINE NEWS

Panglima TNI Persilakan Oknum TNI Diperiksa Terkait Kasus Paniai

JAGAPAPUA.COM - Penyidikan dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014 silam oleh Tim Jaksa Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terus berlanjut. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turut menyoroti perkembangan penyidikan kasus yang diduga melibatkan oknum TNI tersebut.

Jenderal Andika dengan terbuka mempersilakan oknum prajurit TNI yang diduga terkait diperiksa Kejagung. Menurutnya, pemeriksaan dapat dilakukan dimana saja, di kantor kejaksaan, kantor Puspom TNI maupun lainnya sesuai keperluan penyidikan.

"Tapi mau diperiksa di mana saja monggo. Karena penyidiknya mereka kok. Kalau mereka mau periksa di Kejaksaan silakan," kata Andika Perkasa dalam Youtube Jenderal Andika Perkasa, Selasa (15/2/2022).

"Dalam undang-undang tentang Peradilan Militer ya perizinannya dari kita. Memang sudah. Tempat monggo silakan di mana saja,” sambungnya.

Menurut Andika, pihaknya membebaskan jalannya proses pemeriksaan bagi oknum TNI sesuai kebutuhan penyidikan. Hal itu ia sampaikan setelah menerima laporan Laksda TNI Nazali Lempo, selaku Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI bahwa sejumlah oknum TNI akan diperiksa untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat.

"Yang penting serah terimanya yang jelas. Jangan ada kesan seolah-olah, oh supaya pemeriksaannya tidak berlama-lama atau dibatasi, tidak. Bebas sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 37 saksi telah diperiksa oleh Tim Jaksa Penyidik Kejagung RI yang terdiri atas enam orang sipil/warga, 13 orang dari pihak Polri dan 18 orang dari pihak TNI. Pemeriksaan yang telah dilakukan terkait peristiwa penembakan di sekitar Polsek Paniai Timur dan Lapangan Karel Gobai dan juga pemalangan jalan di Pondok Natal pada 8 Desember 2014.

Ketua Tim Penyidik kasus Paniai Direktur HAM Berat JAM Pidsus Erryl Prima Putra Agoes bersama tim juga telah melakukan pemeriksaan di Papua untuk memeriksa saksi-saksi dan korban-korban peristiwa Paniai. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

Sebagaimana diketahui tim penyidik Kejagung untuk kasus Paniai ini terdiri atas 22 jaksa senior sebagai tindaklanjut atas instruksi dari Presiden Joko Widodo yang meminta Kejagung melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Kasus Paniai akan ditangani sesuai dengan Undang-undang Pengadilan HAM yang berlaku. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.692.469

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9033 seconds