Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

BANDUNG, JAGAPAPUA.COM - Seorang akademisi yakni Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi menyebut isu separatisme di Papua justru akan menguat pada tahun 2022 mendatang. Muradi mengatakan, hal itu merupakan bagian dari prediksi dan pengamatannya bahwa pendekatan Teritorial-Sosial Panglima TNI akan dimanfaatkan oleh OPM untuk memperkuat basis kelompoknya di wilayah Papua.

Muradi menuturkan, OPM akan terinspirasi oleh Bougainville yang memilih merdeka dari Papua Nugini. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa isu separatisme di Papua harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memelihara pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diungkapkannya dalam acara Outlook Politik 2022, Indonesian Politics Research dan Consulting (IPRC) di Bandung, Senin (27/12/2021).

“Papua ini menarik, isunya akan terus ada dari November, Desember bahkan Maret 2022, karena panglima ada pendekatan baru. Hal itu direspon OPM akan semakin menguat. Ini Jadi sebuah titik balik, separatisme Papua akan menguat lagi, mereka terinspirasi Bougainville Island, isu separatisme Papua akan cenderung menguat,” jelasnya, dikutip dari rmoljabar.id.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa pemerintah sudah banyak memberikan program dan pembangunan bagi Papua namun rakyat Papua cenderung belum mengapresiasi. Menurutnya, kondisi ini juga membutuhkan pendekatan sosial yang berkelanjutan.

“Publik Papua belum mengapresiasi, padahal kurang apa Pak Jokowi, dari Sorong-Jayapura jalan sudah nyambung. Problemnya bukan Cuma itu, OPM itu basisnya di kepala suku, fam dengan fam itu nyambung. Pendekatan yang dilakukan juga harus berbeda, antara mereka yang di gunung dan di tempat bukan gunung berbeda,” ujarnya.

“Sebenarnya TNI-Polri sudah mulai melakukan itu. Problemnya adalah itu dilakukan tidak kontinu. Sehingga perlu pelan-pelan, jadi penanganan dan pelayanan harus sampai tingkat bawah,” sambungnya.

Dalam diskusi itu, Muradi juga menyampaikan bahwa selain isu separatisme di Papua, terdapat isu-isu lain di bidang politik dan keamanan yang diprediksi akan menguat di 2022. Sejumlah isu tersebut antara lain terkait ketegasan koalisi partai politik, legislasi politik, pelembagaan politik, korupsi politik, radikalisme dan terorisme serta pengamanan perbatasan dan SDM.

“Isu separatisme Papua menjadi paling serius hingga ke isu lainnya. Kalau koalisi akan bersifat long term, isu-isu ini perlu disikapi serius oleh pemerintah,” ujarnya.

Wapres Minta Penanganan di Papua Lebih Humanis dan Komprehensif

Sementara itu, dalam Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres, Rabu (15/12/2021), Wapres Ma’ruf Amin menekankan agar seluruh pihak terkait percepatan pembangunan kesejahteraan dapat lebih mendekatkan diri juga beradaptasi dengan kondisi, baik kondisi alam dan masyarakat, di Papua dan Papua Barat.

“Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan itu bisa segera diselesaikan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin.

Dalam rapat yang dihadiri para menteri terkait, Kepala KSP Moeldoko, Panglima TNI Andika Perkasa, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdulrachman, Wapres menyampaikan, pelaksana program tidak seluruhnya berasal dari pusat, namun tetap melibatkan otoritas setempat yang sudah sangat memahami seluk beluk daerahnya. Untuk itu, kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan.

“Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua (OAP),” urai Wapres.

Wapres juga mengimbau agar implementasi kebijakan-kebijakan ini dapat diselaraskan dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara menyeluruh.

“Dilakukan secara komprehensif dan sinergi mencakup seluruh sektor dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah termasuk seluruh unsur yang ada di Papua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, semuanya sehingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua itu dapat menunjukan hasilnya,” sambungnya. (UWR)