Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Kawasan hutan Papua disebut selama dua dekade terakhir mengalami deforestasi hingga 750 ribu hektar dalam 18 tahun terakhir. Hal ini diperoleh dari perbandingan foto satelit NASA yang diambil pada tahun 2001 dan 2019. David Gaveau, seorang peneliti penginderaan jauh NASA mengatakan, angka tersebut merupakan 2 persen dari keseluruhan wilayah hutan di Papua.

Hasil analisis Gaveau menjelaskan bahwa 28 persen hutan yang hilang digunakan untuk tanaman industri seperti sawit, 23 persen untuk sistem pertanian ladang berpindah, 16 persen karena tebang pilih, 11 persen untuk perluasan sungai dan danau, 5 persen karena kebakaran, dan 2 persen untuk pertambangan. Apabila deforestasi terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan dapat berdampak pada kemungkinan hilangnya hutan Papua pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, melansir dari situs NASA, hutan hujan Indonesia merupakan yang terbesar ketiga setelah Amazon dan cekungan Kongo. Hutan hujan Indonesia disebut merupakan tempat bagi 10 persen tanaman yang dikenal di dunia dan 12 persen spesies mamalia serta 17 persen spesies burung yang tersebar di 18 ribu pulau dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.

Menanggapi hal itu, dalam rilisnya hari ini, Senin (15/11), KLHK menjelaskan kepada publik bahwa dua foto satelit NASA tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa merupakan konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS. Kaban di era Presiden SBY, pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektar, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta.

Dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini. Dan untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka KLHK menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk izin sawit tersebut diberikan. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Dan gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat.

KLHK menggaris-bawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT. Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009.

Pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara umum, luasan deforestasi tidak mengalami pergerakan lagi berdasarkan foto satelit 2017 hingga 2019. Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di konsesi sawit tersebut, mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta.

Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70% hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen.

Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014). Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya. Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi.