pasang iklan
HEADLINE NEWS

Upaya Kasasi Ditolak, Gubernur PB Wajib Bayar Wanprestasi 150 M

JAGAPAPUA.COM - Permohonan kasasi yang diajukan oleh Gubernur Papua Barat selaku pemohon kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pdt/2021 tanggal 29 September 2021.

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa sebagai pelawan Gubernur Papua Barat adalah pelawan yang tidak benar dan menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Gubernur Papua Barat, Max Mahare.

"Artinya kesimpulan dalam keputusan Mahkamah Agung adalah perlawanan itu dinyatakan NO, artinya tidak diterima," ujarnya dikutip dari Balleo News (8/11).

Akibatnya, Gubernur Papua Barat diwajibkan membayar wanprestasi sebesar Rp 150 miliar kepada Rico Sia yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Son tanggal 30 Oktober 2019 yang telah disepakati bersama.

"Pelawan yang dimaksud adalah Gubernur Papua Barat. Dimana isi putusan dalam Akta Perdamaian yaitu hingga tahun 2021, Gubernur Papua Barat wajib membayar apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian yakni sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah). Sekalipun di dalam perjanjian itu tidak disebutkan setiap tahun anggaran nilainya berapa," jelasnya.

Dalam kondisi ini, sebagai pengacara Gubernur, Max Mahare memberikan nasehat hukum kepada Gubernur agar melaksanakan putusan tersebut. Menurut Max, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka dampak hukumnya jangan sampai denda atas wanprestasi yang tidak dibayarkan menjadi beban pemerintahan Papua Barat yang akan datang.

Lebih lanjut, apabila hal tersebut terjadi maka juga akan menjadi beban secara politis apabila Gubernur Papua Barat akan kembali mencalonkan diri untuk periode selanjutnya.

"Walaupun ini bukan pribadinya Bapak Dominggus Mandacan, tapi siapa pun yang nantinya akan menjabat sebagai Gubernur Papua Barat akan bertanggung jawab untuk membayarnya dan ini tetap akan jadi beban pemerintah provinsi Papua Barat. Pertimbangan hukum kedua adalah politis, dikhawatirkan ketika Bapak Dominggus Mandacan akan maju lagi sebagai calon gubernur, jangan sampai hal ini dipakai oleh pihak ketiga sebagai bahan politisir," tegasnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.694.783

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7550 seconds