Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Wakil Ketua I Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum mengaku sangat menyayangkan sikap anggota Brimob Polda Papua Barat yang menghalangi aksi demonstrasi damai oleh organisasi sipil Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat.

Aksi damai tersebut dilakukan pada saat kunjungan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, di kabupaten Manokwari pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2021. Filep Wamafma menekankan bahwa kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil adalah untuk memberikan jaminan keamanan.

Filep menjelaskan bahwa konstitusi dan undang-undang (UU) melindungi setiap aksi yang dilakukan di muka umum. Sehingga apabila ada pelarangan atau menghalang-halangi rencana aksi unjuk rasa adalah perbuatan melanggar konstitusi dan UU.

“Masyarakat tidak perlu takut. Konstitusi dan UU kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Sudah semestinya seluruh pihak menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara,” ungkap Filep Wamafma menanggapi aksi Parjal yang dihalangi anggota Brimob Polda Papua Barat.

Ia menambahkan bahwa aparat keamanan sudah seharusnya memahami prosedur tetap (protap) dan penanganan setiap aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat sipil.

“Saya menyarankan untuk membaca dan memahami tentang konstitusi dan UU serta cara penanganan setiap aksi demonstrasi,” ujar Wamafma.

Menurutnya, aksi yang dilakukan Parjal merupakan aspirasi murni dan bukan aksi kekerasan atau peperangan, sehingga apabila pihak kepolisian hadir dengan kekuatan senjata, maka secara tidak langsung polisi hadir di Papua Barat secara otoriter dan mengancam demokrasi di Papua Barat.

Oleh karena itu, sikap menghalangi aksi demonstrasi semestinya tidak boleh dibiarkan. Untuk itu, laporan aksi yang dilakukan Parjal namun dihalangi akan dilaporkan kepada Kapolri yakni terkait sikap Kepolisian di daerah Papua Barat agar mengevaluasi jajarannya di tingkat Polda Papua Barat.

“Polisi hadir sebagai pengayom masyarakat, sebagai sahabat. Padahal selama ini polisi menggunakan slogan ‘Sahabat Polisi’, ‘Noken Polisi’. Dengan demikian, maka slogan yang dimunculkan tersebut tidak sesuai dengan fakta di tengah masyarakat sipil Papua,” jelas Wamafma.

Kendati slogan sahabat polisi, noken polisi antara teori dan praktek di lapangan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sipil. Sikap dari anggota polisi yang hadir menghalangi aksi Parjal merupakan perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan intimidatif untuk mematikan ruang demokrasi di daerah kabupaten Manokwari Papua Barat.

Kata dia, semestinya polisi memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat sipil dalam menyampaikan setiap aspirasi, sebab selama aksi demonstrasi tidak merusak fasilitas dan sifatnya menyampaikan pokok pikiran dengan aspirasi, maka seharusnya ruang demokrasi dibuka.

“Aksi murni demo Parjal yang dihalangi oleh Brimob Polda Papua Barat akan dilaporkan secara resmi kepada Kapolri,” ungkap Filep.

Lebih lanjut, aksi Parjal di muka umum dengan maksud untuk menyampaikan aspirasi kepada Wapres terkait pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur bertujuan untuk menyampaikan agar pembangunan smelter harus di bangun di Papua. Akan tetapi aksi tersebut dihalangi karena bersamaan dengan adanya kunjungan wapres dalam agenda kenegaraan di Papua Barat sebelum bertolak pada Jumat siang ke Jayapura, Papua.

Konstitusi dan Undang-undang Sangat jelas

Hak menyatakan pendapat di hadapan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“UU ini adalah produk penting dari Era Reformasi yang menjadikan Indonesia negara demokratis yang diakui negara-negara lain sampai saat ini. Jika ada pihak yang melarang aksi demonstrasi damai maka demokrasi kita bisa mundur kembali seperti rezim Orde Baru berkuasa,” ujarnya.

Dalam UU tersebut tidak ada larangan tempat unjuk rasa, kecuali yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2, yaitu di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.

“Jadi tidak ada dasar hukum pelarangan melakukan aksi di jalan raya selama unjuk rasa berjalan damai dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya. Dalam UU tersebut, juga dijelaskan tidak diperlukan adanya surat izin dari penyelenggara aksi unjuk rasa kepada pihak Kepolisian. Yang diperlukan adalah sebatas surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian.

Jadi bukan surat izin. Dalam pasal 13 dijelaskan setelah menerima surat pemberitahuan dari penyelenggara aksi, Polri wajib segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan aksi, dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.

Diketahui bersama, bahwa dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dalam Pasal 18 Ayat 1 dan 2 disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan”. (WRP)