pasang iklan
HEADLINE NEWS

Sonny: Advokat Bukan Hanya Catur Wangsa Tapi Juga Penegak Hukum

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Manokwari Sonny A.B Laoemoery, SH sangat mengapresiasi kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh DPC Peradi Manokwari bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Papua Barat.

Sonny menyampaikan, Peradi dan STIH Manokwari akan mencetak para advokat sebagai penegak hukum. Menurutnya, advokat bukan hanya disebut sebagai ‘catur wangsa’ yakni hakim, jaksa, polisi dan advokat melainkan telah dianggap sebagai penegak hukum (law enforcement official). Ia berharap melalui PKPA ini akan melahirkan para advokat di Papua Barat pada umumnya dan khususnya di kabupaten Manokwari.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal yang baik untuk mencetak pengacara di wilayah Papua Barat dan secara khusus di kabupaten Manokwari,” ungkap Sonny kepada jagapapua.com usai memberikan materi tentang ‘Sistem Peradilan Indonesia’ pada hari pertama kegiatan PKPA, Senin (4/10).

Sonny berpendapat bahwa Indonesia memiliki persoalan geografis yang luas sehingga menyebabkan pemerataan jumlah advokat di daerah-daerah belum maksimal. Menurutnya, dengan adanya proses pengkaderan seperti PKPA akan menjadi hal baik untuk penyedia jasa bantuan hukum di provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari.

Ia menjelaskan bahwa advokat merupakan bagian penegak hukum di negara ini seperti penyidik, penyelidik dari Kepolisian, penututan (Kejaksaan), pemeriksa dan Pemutus perkara (Pengadilan), pelaksana putusan (Lapas), dan pemberian bantuan hukum (Advokat/pengacara).

Sonny berpesan kepada para advokat untuk terus meningkatkan keilmuan yang baik dan intergritas untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat.

“Artinya bantuan hukum bukan saja diarahkan kepada masyarakat yang mampu tetapi kepada masyarakat yang tidak mampu dalam membutuhkan layanan bantuan hukum,” kata Sonny.

Dalam kesempatan ini, Sonny menyampaikan bahwa ke depannya advokat muda bisa membawa pembaharuan dalam melihat setiap perkembangan hukum yang mengalami perubahan seiring berjalan waktu. 

“Hak-hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum yang termarjinalkan, terpinggirkan harus dipenuhi. Hak-hak hukum seperti hak perempuan, hak anak dan hak masyarakat adat harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh advokat melalui wadah Peradi ini,” ujar Sonny. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.696.080

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.2446 seconds