Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

BIAK, JAGAPAPUA.COM - Warga Kampung Inofi melaporkan Bendahara Kampung Inofi ke Polsek Biak Timur atas tidak adanya keterbukaan, transparansi Dana Desa (DD) tahap pertama dan tahap kedua kepada warga setempat. Hal tersebut dibenarkan oleh Aleks Dimara dan Edmond sebagai pelapor saat dikonfirmasi tim jagapapua.com, Sabtu (25/9).

"Ya, benar. Kami minta penjelasan namun tidak pernah diberikan. Pencairan tahap pertama hingga pencairan tahap kedua, bahkan tidak pernah ada Muskam (Musyawarah Kampung). Kami minta penjelasan dari bendahara kampung dan kepala kampung sebagai pengguna anggaran yang lebih tahu,” jelasnya.

Menurut keduanya, pejabat kampung harus menjalankan mekanisme sesuai aturan yang ada. Seharusnya terlebih dahulu dilakukan Muskam sebelum pencairan dana dilakukan. Sehingga terbuka dan warga mengetahui penggunaan dan aliran Dana Desa.

“Sehingga kami tahu uang cair dan akan digunakan untuk program ini dan itu. Faktanya pencairan pertama hingga pencairan kedua, tidak dilakukan muskam. Tiba-tiba uang BLT dibagikan ke rumah-rumah, uang anak sekolah pun demikian. BLT ada yang dapat, ada juga yang tidak dapat. Yang dulunya dapat BLT kali ini tidak dapat, Kenapa?”

“Uang atau DD dari pusat mungkin berkurang kah? Ada juga Posyandu, pemuda pun demikian, mereka tidak menerimanya. Kami mau tahu jumlah dana, pencairan DD tahap pertama berapa? Tahap kedua berapa? Digunakan untuk program apa saja. Pos-pos mana saja yang dapat, untuk anak sekolah berapa banyak, untuk BLT berapa banyak, kegiatan apa saja yang dilakukan di kampung ini. Kami minta keterbukaan. Saya rasa sebagai masyarakat kami punya hak. Keterbukaan itu perlu, sehingga kita tidak saling mencurigai. Ini uang rakyat. Ada masyarakat baru ada uang itu,” ucapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu kader posyandu, Natalia Ronsumbre. Ia mengatakan bahwa selama ini untuk pos kesehatan dan posyandu saja tidak terjawab. Menurutnya, pihak posyandu juga membutuhkan penjelasan apakah DD atau dana untuk posyandu ada atau tidak ada.

Natalia mengatakan selama ini posyandu melayani bayi, balita dan lansia. Akan tetapi karena keterbatasan posyandu, pihaknya tidak bisa memberikan apa yang desa lain berikan untuk bayi, balita dan lansia.

"Anak-anak yang kami timbang itu tidak makan minum seperti yang terjadi di kampung lain. Kadang orang tua dari anak-anak itu bertanya tapi kami hanya bisa jawab kami tidak punya uang. Saya pikir kesehatan anak-anak itu perlu. Tapi program yang kami ajukan sudah 2 kali ke pemerintah kampung hingga saat ini tidak terjawab,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Kampung Inofi, Michael Ronsumbre mengatakan bahwa terkait pencairan DD tahap kedua, ia telah memberikan mandat kepada Bendahara Kampung dan Ketua Bamuskam untuk mengurus pencairan tahap kedua sampai dengan dibagikan dana desa kepada masyarakat penerima manfaat, yaitu BLT dan anak sekolah.

Ronsumbre mengatakan karena pada saat itu, ia sedang ada urusan keluarga yang mendesak. Sehingga ia meminta masyarakat untuk secara langsung meminta penjelasan kepada bendahara kampung dan Ketua Bamuskam.

"Ya, jadi saya sudah bicara dengan Ketua Bamuskam Dan Bendahara waktu itu, saya ada urus anak saya ikut tes, jadi kalian yang urus pencairan dana desa tahap kedua,” jelasnya kepada jagapapua.com.

Di sisi lain Bendahara Kampung Inofi, Lians Ronsumbre mengatakan bahwa semua data lengkap, dari pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama sampai dengan pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua. Ia menyatakan siap apabila masyarakat menginginkan data tersebut dibuka kepada publik.

"Saya siap buka, kamu mau yang mana, mau buka telanjang juga bisa. Tetapi pasti ada yang basah. Sebab ini menggurita,” ujarnya.

Ketua Bamuskam, Bazar Inggamer turut memberikan tanggapan. Ia mengaku menyayangkan tindakan pelapor, yakni kedua anggotanya, Edmond Dimara dan Aleks Dimara. Sebagai ketua, ia merasa tidak dihargai. Pasalnya undangan yang beredar bukan dibuat olehnya melainkan dibuat dan dicap oleh anggotanya tanpa sepengetahuannya. Namun ia berharap ke depan jika ada sesuatu dapat dibicarakan secara baik-baik dan saling menghargai.

“Sesuai dengan arahan Kapolsek Biak Timur, akan dijadwalkan secepatnya rapat terbuka dan kami akan mengundang pihak kecamatan, pendamping distrik dan kabupaten, semua masyarakat kampung inofi dan sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem dan Joe Lawalata Pemantau Keuangan Negara (PKN),” ujarnya.

Sebelumnya, pertemuan telah dilakukan dengan dimediasi oleh Polsek Biak Timur pada Sabtu (25/9) guna menindaklanjuti permohonan bantuan pemanggilan pejabat Kampung Inofi terkait persoalan tersebut. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolsek Biak Timur dan anggotanya, Kepala Kampung Inofi, Bendahara Kampung Inofi, warga Kampung Inofi, tokoh Pemuda, Kader Posyandu, Johan Rumkorem Sekjen LSM Kampak Papua dan Joe Lawalata (PKN) Pemantau Keuangan Negara. (LR)