Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma SH., M.Hum. mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan adanya agenda lain di balik operasi militer di Intan Jaya, Papua.

Hal itu berkaitan dengan temuan dari rilis hasil kajian sejumlah LSM di Papua yang kini mencuat dan bergulir ke ruang publik. Rilis tersebut menyebut sederet nama pejabat penting negara termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam dugaan upaya penguasaan emas di Blok Wabu, Intan Jaya.

Filep Wamafma mengatakan bahwa Presiden selaku panglima tertinggi, seharusnya mengetahui persoalan ini karena sifatnya mendasar dan krusial. Sehingga muncul pertanyaan apakah temuan tersebut juga berkontribusi pada kegagalan Otsus Jilid 1. Ia berharap persoalan tersebut segera terurai dengan jelas agar cita-cita membangun kesejahteraan masyarakat Papua diantaranya melalui Otsus dapat terwujud.

“Rakyat Papua membutuhkan ketegasan Presiden. Temuan-temuan dari berbagai LSM harus ditindaklanjuti, minimal dengan membentuk Satgas. Apakah Otsus Jilid 1 gagal karena permainan operasi militer berkedok investasi? Kita semua harus mencari benang merah ini supaya Otsus Jilid 2 tidak dihantui oleh operasi militer dan mengulangi kegagalan yang sama”, ujar Filep.

Filep menegaskan, fokus persoalan ini adalah dampaknya terhadap masyarakat Papua, terkait dengan hak-hak masyarakat asli Papua yang terancam apabila temuan tersebut benar. Temuan ini kemudian menyisakan pertanyaan apakah operasi-operasi militer yang dilakukan di Papua, murni disebabkan oleh gangguan keamanan, ketertiban, dan gerakan pro kemerdekaan? Atau berbagai operasi militer tersebut sarat kepentingan investasi? Akan tetapi, keberadaan militer dan peristiwa-peristiwa di Papua telah menyebabkan rasa traumatis bagi masyarakat.

“Saya tidak ingin menunjuki siapa yang berada di balik ini semua. Entah pajabat entah bukan pejabat, yang jelas temuan di atas harus ditindaklanjuti. Bila perlu, Komnas HAM ikut turun tangan untuk menguraikan, kejahatan HAM di balik investasi dan operasi militer. Kalau sampai temuan itu benar, mau dibawa ke mana wibawa Pemerintah dalam hal ini Presiden?” tegasnya dengan nada geram.

Sebelumnya, rilis para peneliti dari YLBHI, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, WALHI Papua, WALHI Eksekutif Nasional, KontraS, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan JATAM, menemukan indikasi adanya hubungan antara operasi militer di Papua dengan konsesi perusahaan tambang di sana. Studi kasus Intan Jaya dengan pendekatan ekonomi-politik akhirnya menegaskan bahwa oligarki sedang bertumbuh di Papua.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam YouTube Haris Azhar dengan judul ‘Relasi Ekonomi Di Balik Operasi Militer Intan Jaya, Ada Lord Luhut’ pada Jumat (20/8) menyebutkan beberapa nama pejabat di perusahaan-perusahaan yang terlibat.

“Ada sejumlah nama-nama purnawirawan Jenderal TNI (AD) dan beberapa elit di setiap perusahaan ada Lord Luhut (Luhut Binsar Panjaitan Menkomarvest), Hinsa Siburian, dan Paulus Prananto lalu ada beberapa purnawirawan Polisi, TNI,” ucapnya.

Selain itu, Fatia mengatakan dari selain Luhut, Hinsa dan Paulus juga terdapat pejabat lain, seperti Muhammad Munir anggota penasehat Badan Intelijen Negara (BIN) ada di perusahaan di Mind ID, Purn TNI Agus Surya Bakti di PT Antam, Komjen Pol Bambang Sunar Wibowo jadi di Antam itu di isi oleh purnawirawan jadi komisarisnya. Selain itu ada Letjen Purn Doni Munardo, dan Muh Munir (MIND.ID).

Ia menambahkan, pemilik konsensi pengelola tambang emas di Intan Jaya, Papua merupakan tim pemenangan Pilpres 2014 untuk Presiden Jokowi. Menurut Fatia, dari bisnis militer lalu ditarik dari konsesi-konsesi terdapat 3 perusahan besar di sana yaitu PTFI, Toba Sejahtera, Mind Id.

"Jadi, dari PT Toba Sejahtera Group ada beberapa perusahaan masuk ke MIND ID. Kemudian, ada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) anak perusahaan PT Toba Sejahtera Group, Presiden Direktur PT Tobacom itu adalah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Dan, PT Toba Sejahtera Grup ini juga kita tahu sahamnya dimiliki oleh pejabat kita namanya Luhut Binsar Panjaitan, Lord Luhut jadi Luhut bisa bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua," ujarnya. (UWR)