Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Muhammad Lakotani, Sekda Nataniel Mandacan, dan Forkopimda Provinsi Papua Barat mengikuti pengesahan Rancangan Undang-Undang Kedua Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-undang.

Melalui jumpa pers yang dilaksanakan pada Kamis (15/7), Gubernur Dominggus menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung pengesahan UU Otsus kedua yang telah diketok oleh DPR RI dan disepakati bersama pemerintah di Jakarta.

Menurut Dominggus bahwa pengesahan UU Otsus merupakan momentum untuk evaluasi pembangunan di Papua guna membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Gubernur mengatakan bahwa usulan-usulan pemerintah daerah melalui sejumlah masukan yang sudah dalam dokumen aspirasi sudah terakomodir dalam RUU Otsus untuk diundangkan.

Gubernur berpesan kepada masyarakat untuk mendukung dan berpikir secara bijak untuk menerima apa yang telah diputusakan.

"Sah, UU Perubahan Otsus ditetapkan, maka masyarakat diminta tidak terprovokasi, namun berpikir secara positif atas apa yang sudah disahkan oleh DPR RI, sehingga sekali lagi kami imbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan pihak-pihak yang terus menyebarkan isu penolakan UU Perubahan Otsus Papua," imbau Gubernur Dominggus.

Tanggapan Jaringan Damai Papua

Sementara itu, Yan Christian Warinussy melalui Jaringan Damai Papua (JDP) mengaku sangat prihatin atas sikap Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak memberi kesempatan yang adil bagi rakyat Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ia mengatakan rakyat tidak diberi ruang pendapat melalui sebuah mekanisme evaluasi atas perkembangan pelaksanaan kebijakan otsus yang dituangkan di dalam Undang Undamg Nomor 21 Tahun 2001.

“Padahal jaminan hukumnya jelas diatur di dalam amanat Pasal 78 undang-undang Otsus Papua tersebut. Namun hari ini, Kamis (15/7) di Gedung Parlemen DPR RI di Jakarta telah mengesahkan berlakunya UU Otsus Papua hasil revisi yang JDP sangat yakin belum tentu semua rakyat Papua memperoleh kesempatan menilainya secara partisipatif,” Tegas Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH.

Warinussy menyampaikan keprihatinan kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menurutnya tidak konsisten dengan janji untuk senantiasa mengedepankan cara-cara dialog dengan berbagai komponen rakyat Papua. Menurutnya, aspirasi rakyat sangat penting guna memperoleh masukan yang komprehensif mengenai hal-hal apa saja yang semestinya digunakan dalam merancang revisi atau perubahan atas Undang-Undang Otsus Papua tersebut.

“JDP selama 10 tahun terakhir telah menyampaikan sejumlah masukan penting kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya menggunakan media dialog sebagai sarana pendekatan dalam konteks penyelesaian konflik di Tanah Papua,” ungkap Warinussy.

Menurutnya, JDP senantiasa memberi saran kepada Pemerintah Indonesia untuk mengedepankan dialog dalam memberi penjelasan secara terbuka mengenai isi dan maksud dari revisi UU Otsus Papua yang dititik-beratkan pada 19 Pasal tersebut.

Baik 3 (tiga) pasal yang inisiatifnya berasal dari pemerintah maupun 17 pasal lainnya yang diinisiasi di luar pemerintah, sehingga rakyat Papua memperoleh informasi yang berimbang dan benar, sehingga rakyat Papua mampu menentukan sikap terhadap rancangan perubahan yang baru saja disahkan di DPR RI tersebut. (WRP)