Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Pendropan pasukan ke Papua dari luar papua akhirnya telah terjadi kontak senjata antara Polri-TNI dengan OPM, seperti: peristiwa, tahun 2011 dengan sebutan operasi tumpas matoa di Paniai, tahun 2018 hingga sekarang di Nduga, 2019 hingga sekarang di Intan Jaya, dengan tugas penegakan hukum melalui Satgas ini dan itu

OPM dan APARAT

TPN-PB atau OPM adalah organisasi yang isinya adalah manusia biasa yang juga adalah Citra Allah artinya segambar dan serupa dengan Allah atau manusia yang punya akal, rasa dan kehendak.

Kalau mau jujur sebenarnya TPN/OPM bisa diajak bertemu dan berbicara, karena mereka bukan binatang buas yang sulit diajak bicara dengan bahasa manusia.

Namun TPN/OPM paling tidak suka dipantau atau diintai dengan pengintainya berlabel tukang ojek, buruh pembangunan jalan, mereka tidak suka aktivitas mereka didokumentasikan oleh pihak lain yang tidak mereka kenal atau bukan bagian dari mereka. Namun mereka ingin dihargai sebagai manusia karena mereka juga bisa menghargai manusia lain.

Pendekatan pengerahan pasukan banyak banyak tidak akan menyelesaikan masalah namun hanya akan mempertahankan siklus kekerasan di Tanah Papua dan tidak menutup kemungkinan aparat keamanan dan masyarakat sipil akan menjadi korban kontak senjata, sehingga dapat berujung pada masalah pelanggaran HAM.

RUBAH POLA

Menurut Prof. Paul Ekman, seorang dosen psikologi yang menilai isi kepala sesorang dari wajah prof ini meneliti selama 15 tahun di Papua, dia mengatakan “Papua adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan dimuka bumi ini” maka semua yang dilakukan haruslah dilihat sebagai bentuk kejujuran orang Papua.

Pemerintah dan aparat harus dapat merubah pendekatan operasi militer atau operasi penegakan hukum dengan Pendekatan senyum dengan penuh ketulusan tanpa membawa senjata dan show kekuatan militer ditengah tengah masyarakat dan pembangunan yang melibatkan orang Papua dalam arti luas akan membawa perubahan serta penyelesaian pelanggaran ham masa lalu serta masa kini serta penyelesaian distorsi sejarah merupakan jalan yang harus dilakukan di Papua melalui Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Peningkatan status OPM seperti yang disebutkan oleh Hendropriyono hanya akan merusak citra negara Indonesia, karena hanya akan menciptakan zona perang bagi aparat yang pangkat tantama dan Bintara sementara bos bosnya tidur enak dan makan enak sementara bahawannya dapat saja menjadi korban, dan akan membuat masyarakat mengungsi dan trauma kepanjangan.

Penutup
Kami semua berduka akan adanya korban jiwa baik dari pihak masyarakat maupun aparat kami semua tentu mengetahui kedamaian diPapua telah terganggu oleh karena adanya kontak senjata, untuk itu akan lbh baik agar pasukan yang ada ditarik dan Pemerintah daerah diberi tanggung jawab kendalikan keamanan di Papua. Jangan lagi kita menambah daftar korban nyawa manusia dari masyarakat sipil dikampung kampung, karena kontak senjata atau mengungsi karena takut dan trauma, serta kehilangan sumber penghidupan mereka.

Salam
JNRG