pasang iklan
HEADLINE NEWS

Agenda RDP MRP Ditolak, Hesegem: Negara Menampar Muka Sendiri

JAGAPAPUA.COM - Beberapa Bupati di Provinsi Papua dan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) yang menamakan diri kelompok PEPERA melakukan penolakan terhadap MRP yang akan menggelar Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu.

Penolakan terhadap anggota Majelis Rayat Papua (MRP) tersebut dilakukan sebelum MRP mengadakan RDP yang rencananya akan diadakan secara terbuka di Wilayah Lapago pada 17-18 November 2020. Namun mereka dijemput dengan gerakan aksi masa yang diorganisir oleh Lembaga Musyawara Adat  (LMA).

Atas kejadian tersebut, pegiat HAM Theo Hesegem merasa geram. Menurut Hesegem, gerakan tersebut bukanlah gerakan murni dari LMA yang mewakili masyarakat, mereka yang melakukan menolakan murni di back up oleh oknum-oknum intelijen dan orang-orang yang menamakan diri Kelompok pejuang Pepera. 

Theo Hesegem menyebut bahwa aksi penolakan terhadap Rapat Dengar Pendapat, atau evaluasi Undang-undang Otonomi Khusus 2001 di Papua sama saja dengan menghianati UU itu sendiri. Sebab menurutnya, RDP telah sesuai dengan amanat Kontitusi Undang-undang Negara Rebuplik Indonesia.

"Menurut saya apabila ruang masyarakat dibatasi atau dilarang untuk tidak melakukan Evaluasi atau Rapat Dengar Pendapat, isu Papua merdeka akan semakin menguat diakar rumput. Karena Otonomi Khusus Tahun 2001 di Papua lahir karena Orang Asli Papua hendak menentukan nasibnya sendiri. Untuk memadamkan isu Papua merdeka, lahirlah Undang-undang yang dimaksud.” Ungkap Theo Hesegem dalam tulisannya. 

"Seluruh elemen masyarakat dan pejabat di Papua perlu sadar bahwa rencana Majelis Rayat Papua untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat telah dibantu dananya oleh Pemerintah Pusat, dengan anggaran biaya Negara untuk melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat atau Evaluasi tentang Otonomi Khusus 2001." Tambahnya lagi. 

Atas dasar itulah Theo Hesegem merasa ada yang perlu diluruskan jika MRP justru ditolak untuk mengadakan RDP.

"Tindakan penghalangan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Lembaga Musyawarah Adat (LMA), atau kelompok PEPERA yang disetir oleh orang-orang tertentu justru dapat mencitrai harga diri Bangsa Indonesia. Istilah yang saya gunakan sekarang adalah Bangsa Republik Indonesia menampar wajahnya sendiri di mata Internasional." Tutup Theo Hesegem. [KR]

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.686.424

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7747 seconds