Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mengungkapkan kekecewaannya, prihatin serta menyesalkan sikap penolakan yang dilakukan sekelompok orang di Wamena, Kabupaten Jayawiyaya, Provinsi Papua pada, Minggu (15/11) terhadap kehadiran para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Saya sungguh heran, karena di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, masih ada kelompok-kelompok kecil yang sepertinya "digerakkan" oleh negara untuk melakukan upaya perlawan secara tidak prosedural terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi semacam ini" Jelas Warinussy kepada Jagapapua.com, Minggu (15/10).

Padahal menurutnya, apa dilakukan MRP Papua adalah tindakan yang diakui dan dilindungi di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dari UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sisi lain, MRP adalah salah satu nafas penting dari pemberlakuan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua dan juga Papua Barat.

Terbukti pengaturan mengenai MRP di dalam undang- undang tersebut terdapat dalam 7 (tujuh) pasal, yaitu pada Pasal 19 sampai dengan pasal 25.

"Saya yakin bahwa kehadiran para anggota MRP yang mulia di Wamena dan keempat wilayah adat lainnya di Provinsi Papua adalah sesuai amanat hak dan kewajiban serta tugasnya yang sudah digariskan dalam amanat pasal 20, 21, 22 dan 23 UU Otsus Papua. Jadi jika diragukan oleh siapapun, termasuk kelompok "penghalang" di Wamena terhadap kehadiran para anggota MRP dalam melakukan RDP tersebut, maka ukurannya sudah ada di dalam keempat pasal tersebut" kata Warinussy.

Sebagaimana dijelaskan oleh anggota MRP bahwa segenap aspirasi mengenai penolakan atau penerimaan kebijakan Otsus, perlu dilakukan suatu pertemuan lintas MRP dengan masyarakat adat/asli Papua.

Oleh sebab itu menurut Warinussy, penolakan yang dilakukan sungguh sangat disesalkan. Apalagi jika penolakan itu didiamkan bahkan diamankan saja oleh aparat keamanan dan pemerintah sipil di Jayawijaya maupun Jayapura.

Lebih lanjut, Warinussy berpendapat bahwa semestinya Pemerintah Provinsi di bawah pimpinan Gubernur Papua sesuai kewenangannya selaku wakil pemerintah Pusat di daerah berdiri pada baris terdepan dalam mendorong berlangsungnya RDP tersebut.

"Ini penting agar bisa diperoleh aspirasi rakyat dalam menyikapi pemberlakuan kebijakan otsus yang oleh mereka (rakyat Papua) dirasa sebagai "derita" dari pada berkat selama hampir 20 tahun ini. Saya memandang bahwa sesungguhnya terdapat ruang bagi MRP untuk mempersoalkan peristiwa yang dialami hari ini di Wamena secara hukum. Ini didasarkan pada posisi politik dan hukum dari lembaga representasi kultural ini" tambah Warinussy. (WRP)

Share This Article

Komite III DPD RI Beri 4 Catatan Soal MBG pada RUU APBN 2026

Sep 04, 2025 03:00 pm
0 comments

Bupati Manokwari, Hermus Indou. [Foto: Dinkes Manokwari]

Hermus Indou: Pendidikan Gratis Akan Diberlakukan di Manokwari

Apr 11, 2025 11:00 am
3 comments

Pendukung Anisto-Joko di Bintuni Semarakkan Kampanye Perdana

Nov 16, 2024 11:00 am
46 comments

Masyarakat Kampung Susweni Targetkan 90 Persen Menangkan DOAMU

Warga Kampung Susweni Targetkan 90% Menangkan DOAMU

Oct 25, 2024 12:00 pm
1 comments

JWW Ikuti Debat Publik Pertama Pilgub Papua Tengah

Cawagub Wafat, JWW Ikuti Debat Publik Pilgub Papua Tengah

Oct 21, 2024 10:00 am
1 comments

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia Rilis Hasil Survei Pilkada Nabire

Aug 07, 2024 10:00 am
0 comments

Comments (2)

Cswgmn May 06, 2021 08:18 am

buy stromectol uk - ivermectin pill cost ivermectin price
Ztmmut Jun 08, 2021 03:23 pm

online pharmacy fungal nail - cialis 5 mg discount coupon tadalafil canadian