Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

TELUK WONDAMA, JAGAPAPUA.COM - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Aleda E. Yoteni, S.Pd., SD.,M.Si melakukan agenda reses triwulan II MRP-PB tahun anggaran 2020 di Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) dengan tokoh perempuan.

Agenda utama dalam reses tersebut untuk menyerap aspirasi tentang pengumuman hasil calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan evaluasi eksistensi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (otsus).

“Ini agenda khusus untuk kita rapat dengar pendapat menyerap aspirasi masyarakat adat Wondama, secara khusus perempuan Wondama” kata Aleda Yoteni saat membuka secara resmi agenda reses, Selasa (18/8) di gedung Amayora, Teluk Wondama.

Aleda menegaskan bahwa ia lebih memilih diskusi dan menyerap aspirasi bersama wawi Wondama, sehingga setiap aspirasi bukan saja dari kaum laki-laki, terutama mengenai Otsus harus ada suara dari kaum perempuan.

Untuk suksesi kegiatan tersebut, Aleda Yoteni didampingi oleh Yorike Waprak selaku ketua Waruwi Wawi Wondama yang bertindak selaku moderator.

Dalam momen itu, Yorike memberikan kesempatan kepada peserta RDP untuk bertanya dan memberikan masukan.

Salah satu peserta, Ny Hendrina Ayamseba pertanyakan tentang CPNS di Teluk Wondama. Menurutnya, bahwa kuota 80 persen dan 20 persen non OAP harusnya jelas kepada orang Wondama.

"Jadi kami minta tolong kepada ibu dari MRP PB tolong perjuangkan hak kita untuk mendapat kesempatan menjadi tuan di Negeri sendiri, sehingga kalau ada penerimaan CPNS tolong utamakan kita dan berpihak kepada OAP" pinta Hendrina.

Peserta RDP lainnya, yaitu Ika Nunaki juga menyampaikan, bahwa MRP sebelumnya khusus perempuan Wondama tidak seperti yang ada sekarang ini, sebab saat ini menurutnya terbukti ada perempuan dari Wondama yang masuk ke MRP-PB untuk menyatukan dan mengangkat harkat martabat perempuan Wondama.

Untuk itu, Nunaki meminta agar mereka yang mewakili rakyat terus mempertahankan eksistensi perempuan Papua di Wondama kedepannya. Aspirasi lainnya yang diutarakan oleh Nunaki ialah bahwa pengangkatan kuota OAP menjadi CPNS harus melihat OAP di Wondama.

"Jangan karena OAP kita dipandang kalah karena SDM, hal itu jangan menjadi alasan untuk menjatuhkan harkat martabat OAP menjadi CPNS di daerah ini" ungkap Nunaki. Menurut dia, tes penerimaan CPNS tahun depan sebaiknya untuk tidak dilakukan secara online tetapi secara offline.

Di kesempatan itu juga, salah satu peserta menyampaikan bahwa perlu ada tim khusus yang mengawal otsus dari Jakarta sampai ke daerah Papua, sehingga dananya jelas bagi OAP. di samping itu harus ada lembaga khusus yang dibuat di Papua untuk mengawasi dan melihat otsus saat ini.

Untuk menjawab pertanyaan peserta RDP, Aleda Yoteni mengutarakan bahwa apa yang sudah dibahas saat ini akan menjadi catatan penting untuk dirangkum dan disampaikan kepada pimpinan MRP, sekaligus dibahas dalam pleno luar biasa MRP.

Di kesempatan itu juga, ketua MRPPB Maxsi Nelson Ahoren dan anggota Pokja adat Yoppy Suabey juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan organisasi perempuan Wondama.

Ketua MRP Maxsi Nelson Ahoren kehadapan peserta RDP mengatakan, apa yang sudah menjadi aspirasi dari perempuan Wondama akan dibawa dalam pleno luar MRP. (WRP)