Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Mantan anggota DPR fraksi Otsus periode 2014-2019 asal kabupaten Raja Ampat, Abraham G. Gaman mengatakan bahwa untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI dibalik semangat otonomi khusus, sudah selayaknya bayang-bayang stigma rasis wajib dihilangkan.

Menurut Gaman bahwa Papua itu wilayah yang kaya, indah, menakjubkan dan Papua itu Indonesia. Banyak streotipe positif yang melirik Papua penuh pesona.

Melihat persoalan Papua saat ini, Gaman sangat mendukung adanya dialog dengan topik Rasisme vs Makar yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Juni 2020 oleh for Papua MPR RI.

Menurut Gaman, tidak sedikit orang dari pelosok tanah air Indonesia bermigrasi mengadu nasibnya di Papua dan berujung kesuksesan, tak lain salah satunya karena Papua memang wilayah yang kaya.

Akan tetapi dibalik streotipe positif, masih juga terdapat streotipe negatif yang sering dan selalu menyakiti hati orang Papua sejak integrasi wilayah Papua beserta isinya ke dalam Bingkai NKRI 1 Mei 1963.

Belajar dari sejarah berbangsa dan bernegara, Indonesia adalah Negara maritim terbesar dunia, dengan jumlah pulau 17 ribu lebih yang di huni oleh 257 juta jiwa penduduknya yang hidup tersebar di 34 Provinsi.

Kata Gaman, pancasila sebagai falsafah /pedoman hidup bangsa indonesia yang di atur dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya, dengan semboyang Bhineka Tunggal Ika yang merupakan perekat bangsa Indonesia perlu dihayati dan diamalkan serta dibanggakan.

Akan tetapi sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi parlementer dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat memberikan ruang sebesar besarnya bagi segenap rakyat /tumpah darah Indonesia.

Realita 37 Tahun Papua dalam Bingkai NKRI (1963 - 2000) dan 55 Tahun Indonesia Merdeka (1945 - 2000), membuktikan bahwa Papua dalam tekanan militeristik dengan Satus DOM (Daerah Operasi Militer) yang menelan ratusan jiwa korban (data komnas HAM) dan rakyatnya ikut termarjinalkan, terpasung dalam penyelenggaraan Pemerintahan, lagi pula sektor pembangun dititikberatkan pada wilayah barat Indonesia.

Realita itu ikut menyulutkan dan mengobarkan api semangat revolusi melawan diktator ketidakadilan dan pembangunan di Tanah Papua yang berunjung hingga tuntutan Penentuan Nasib Sendiri alias Merdeka hingga sekarang.

Lebih lanjut, Gaman menyampaikan bahwa, kini Papua masih Indonesia dengan Status Otonomi Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk berekspresi dan berkreasi.

Akselerasi menjelang 2 dekade atau dasawarsa (20 Tahun) pelaksanaan pembangunan, sejak Presiden Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi saat ini (2000 - 2020) setidaknya telah mengubah wajah Papua di berbagai sektor dan bidang pembangunan.

"Hal ini perlu diapresiasikan dalam ucapan dan tindakan untuk mendukung dan melaksanakan proses pembangunan di erah otonomi khusus dengan tindakan yang tepat guna dan tepat sasaran serta bijaksana" ungkap Gaman kepada Jagapapua.com, Jumat (12/6).

Gaman berpendapat bahwa perlu disadari bahwa sekalipun Papua itu Indonesia, namun usaha dan perjuangan penentuan nasib sendiri alias merdeka oleh rakyat Papua masih terus berkomandan hingga saat ini. Meski kelihatan tenang, namun arus Pasifik, Asia, Eropa dan Amerika masih terus berembus mempengaruhi stabilitas dan dinamika pembangunan di era otonomi khusus Papua saat ini.

"Hal ini perlu disikapi dengan serius dan bijaksana oleh kita semua dengan tetap menjaga keamanan daerah dan kenyamanan warga negara di tanah Papua" kata dia.

Bahkan ditegaskan Gaman bahwa streotipe negatif seperti ujaran rasisme telah ikut meningkatkan rasa empati dan simpati rakyat di Tanah Papua bahkan bisa memudarkan nasionalisme yang berakibat fatal dalam fondasi solidaritas aliansi nusantara, satu nusa satu bangsa, satu tanah air Indonesia raya.

"Jika kita mencermati berbagai media cetak dan elektronik serta di medsos tentang hukuman 15 hingga 17 Tahun Penjara bagi 7 orang anak Papua yang dianggap pelaku makar rasisme di Papua, pasca ujaran rasisme 19 Agustus 2019 telah mendapat sambutan dari berbagai kalangan di tanah air maupun tanah seberang air" ujar Gaman. Ia mengungkapkan bahwa itu menjadi sinyal buruk persatuan.

Tidak sampai disitu, berbagai diskusi dan dialog bermunculan untuk menyikapi benar salahnya, keliru atau tidaknya keputusan pengadilan, namun Inkrah /putusan kasasi telah berkumandang.

"Biar tidak salah tafsir dan menilai, Ikutilah Diskusi dan dialog Rasisme vs Makar untuk menemukan jawaban, dengan tetap menjaga Persaudaraan dan kedamaian Tanah Papua yang terindah dan terbaik untuk kitorang semua, walau realita mensinyalir kepada kita, ada akibat karena ada sebab, "Siapa yang menyebabkan, Siapa yang Berakibat". Tutupnya. (WRP)