pasang iklan
HEADLINE NEWS

Kontras Minta Negara Bentuk Tim Independen

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengambil sikap tegas dalam menanggapi peristiwa yang terjadi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Sikap tegas Kontras sebagaimana dimuat dalam website kontraS.org, mendesak pertanggungjawaban Negara atas dugaan tindakan pembunuhan secara sewenang-wenang dan penyalahgunaan senjata api terhadap warga sipil di Mimika, Papua.

Dari pemantauan yang kami lakukan, selama sepekan terakhir 10-14 April, diduga telah terjadi peristiwa penembakan oleh aparat keamanan yang menewaskan 3 (tiga) orang warga sipil, termasuk anak di bawah umur. 2 (Dua) orang korban meninggal diketahui masih berstatus mahasiswa bernama Erden Armando Bebari (20 tahun) dan Roni Wandik (23 tahun), Keduanya tewas akibat luka tembak di areal PT. Freeport Kula Kencana pada 14 April 2020.  Dan korban atas nama MM (16 tahun) meninggal akibat luka tembak di Jl. Trans Timika, Papua masih pada hari yang sama.

Peristiwa tersebut di atas menambah panjang daftar dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah di Papua, sebagai dalih untuk pengamanan dan perlindungan warga Papua justru terus telah menyasar masyarakat sipil menjadi korban. Sehingga  tidak saja hak atas hidup, hak atas rasa aman masyarakat Papua terus dilanggar, tetapi juga hak atas keadilan yang terus dilanggar karena ketiadaan akuntabilitas negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Peristiwa serupa terus berulang, karena tidak ada efek jera dan dan impunitas yang terus terjadi di Papua. 

Oleh karenanya kami mendorong agar segera dilakukan proses hukum yang akuntabel, adil dan transparan. Termasuk, dalam kasus ini pertanggungjawaban hukum tidak hanya oleh pelaku lapangan, tetapi juga pada level pertanggungjawaban komando, mengingat adanya pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah di Papua. 

Oleh karenanya kami mendesak: 

  1. Presiden dan jajarannya menghentikan pendekatan keamanan dan militeristik di Papua. Melakukan dialog damai yang konstruktif dengan masyarakat papua, termasuk menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM di Papua.
  2. Pemerintah segera membentuk Tim Independen untuk melakukan investigasi dan pemantauan atas peristiwa tersebut di atas. Dengan melibatkan Lembaga Pengawas Eksternal seperti KPAI, Komnas HAM, LPSK, KOMPOLNAS.
  3. Komnas HAM melakukan penyelidikan kasus ini secara independen, untuk menyelidiki  adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini.
  4. Panglima TNI dan Kapolri memastikan dan menjamin berjalannya proses hukum yang adil dan transparan atas kasus ini. Termasuk memastikan institusi TNI/Polri  ataupun pihak-pihak dari Polri/ TNI tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk menutup pertangggunjawaban kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Sumber; kontras.org)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2356/tni-polri-petinggi-akur-bawahan-tidak

https://jagapapua.com/article/detail/2354/tni-dianggap-salah-tembak-2-warga-sipil-meninggal

 

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (612)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.674.118

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9624 seconds