pasang iklan
HEADLINE NEWS

Ada Apa Dibalik Sikap Kejagung Terhadap Kasus Paniai?

Pasca penerapan kasus Paniai oleh Komnas HAM RI sebagai Pelanggaran HAM Berat, telah menuai berbagai tanggapan. Semua tanggapan adalah respon baik, namun yang penting adalah bagaimana korban mendapatkan keadilan dan kasus ini dapat tiba di Pengadilan HAM demi Penegakan hukum dan HAM.

Kini Kejagung mengembalikan berkas kasus Paniai dengan alasan kurangnya syarat formil dan materil. Ini menunjukan adanya dua sudut pandang yang berbeda terhadap kasus HAM di Indonesia.

Dalam UU 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Ham dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, mekanisme penyelesaiannya ialah ketika ada dugaan pelanggaran HAM berdasarkan pengaduan, Komnas HAM melakukan Penyelidikan. Setelah itu serahkan ke Kejagung untuk melaksanakan fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Kemudian diserahkan ke Pengadilan HAM Untuk disidangkan. Mekanisme ke DPR, ketika kasus dibawa tahun 2000 bisa disidangkan di pengadilan tetapi butuh kompromi politik dengan DPR RI. Mekanisme pernah dilakukan untuk kasus pelanggaran HAM berat 1984, tetapi butuh persetujuan DPR RI. Namun untuk  kasus Paniai karena merupakan kasus diatas tahun 2000, maka tidak perlu melalui mekanisme DPR RI. Kasus tersebut bisa langsung ke tingkat Penyidikan dan Penuntutan.

Sikap Kejagung seperti ini, apakah benar karena independensi Kejagung atau karena Kejagung kemasukan angin? Apalagi tanggapan penolakan terhadap keputusan Komnas HAM RI terhadap kasus Paniai ramai dibunyikan beberapa hari lalu.

Kasus ini tidak bisa di politisir lagi karna Komnas HAM sudah memutuskan kasus ini masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat. Hal tersebut sama seperti kasus Wasior dan Wamena. Untuk itu kita perlu meminta supaya Kejagung membentuk Tim Penyidikan kasus Paniai secepatnya berdasar hasil penyelidikan Komnas HAM RI.

Kami melihat penegakan HAM perlu dilakukan demi citra Negara dan institusi aparat di Papua, sehingga semua pihak baik Pemerintah Pusat, DPR-RI, DPD RI perlu memberikan  dukungan dan dorongan kepada Kejagung RI agar membentuk Tim Penyidik kasus Paniai. Selanjutnya, dengan Perpres membentuk Pengadilan HAM sesuai dengan UU No 21 tahun 2001.

Ditulis oleh John NR Gobai, Anggota DPR Papua

#Komnas HAM#Pelanggaran HAM

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (1)

  • shoumuppy

    Prozac Suit Settled Secretly 147, p cialis no prescription Almost immediately after use, the drug raises blood cholesterol levels

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.687.542

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8146 seconds