Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Sudah hampir 50 tahun lebih Papua di rumahkan dalam Negara Republik Indonesia. Namun sampai kekerasan dan pelanggaran HAM masih menghujani orang-orang Papua.

Padahal sudah sekian kalinya gelagat perjuangan orang-orang Papua tunjukan terhadap negara. Mereka menyeruak dan turun meramaikan jalanan, sampai berujung pada konflik di beberapa daerah di tanah Papua.

Ternyata hal itu tak membuat negara ini terbangun sedikitpun. Malahan jumlah kekerasan semakin menumpuk. Pelanggaran HAM masih saja menerpa orang-orang berpenduduk melanesia itu.

Tentu dengan tidak nampaknya kesungguhan langkah negara tersebut, diduga di tampuk kepemimpinan Persiden Jokowi- Maruf nanti akan menuai badai. Badai itu datang dari masyarakat dunia internasional, seperti 72 negara yang tergabung dalam kelompok negara Afrika, Karibia dan Pasifik, Caribbean, dan Pasific Group of States (ACP).

Acaman badai itu dapat di simak, ketika menjelang mau memasuki tahun 2020. Sekumpulan negara-negara yang mengatasnamakan ACP mengeluarkan resolusi terkait krisis kemanusiaan yang diduga dialamatkan ke Papua.

Ditengah pertemuan berlangsung pada bulan Desember tersebut, seperti di tulis oleh media rnz.co.nz, ACP menyuarakan, mereka mendorong indonesia dan Komisaris Tinggi PBB-HAM, untuk dapat memberikan laporan berdasarkan situasi Hak Asasi Manusia sebelum memasuki pertemuan PIF ditahun 2020.

Tentu dengan adanya pertemuan dihelat oleh 72 negara tersebut, indonesia akan kembali diseret dalam meja perbincangan negara-negara internasional, selama Pemerintahan Jokowi-Maruf belum melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Papua pada tahun ini.

Ditambah lagi, didalam pertemuan tersebut, seruan-seruan diplomatik berakhir di boboti dengan pengesahan resolusi. Pastinya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap indonesia .

Disorotnya indonesia didalam panggung internasional oleh sejumlah kumpulan negara yang bernama ACP perlu di tanggapi secara serius. Sebab dikarenakan cukup beralasan, menimbang pada KTT Kepala Negara dan Pemerintahan ACP ke-9 di Nairobi, Kenya, telah mengesahkan sebuah resolusi tentang krisis HAM di Papua.

Menariknya resolusi tersebut didukung oleh Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) pada Agustus 2019 silamÂ sebuah forum yang cukup konsen terhadap isu-isu strategis di Papua.

Dengan adanya resolusi ACP ini membuat bobot diplomasi terkait kasus-kasus yang terjadi di Papua semakin diperhitungkan di kancah internasional, sebuah langkah yang sudah pasti menjadi ancaman serius bagi upaya Indonesia mempertahankan Papua.

Meningkatnya panggung konsolidasi kekuatan luar yang coba dibangun oleh pihak-pihak yang berkepentingan di balik isu Papua tersebut, menjadi penting bagi Indonesia untuk menghitung setiap kekuatan politik yang sedang berkembang terutama konsolidasi kekuatan di level internasional.

Apalagi akhir-akhir ini, keberhasilan orang Papua dalam menjual isu HAM ke luar negeri terbilang cukup mengkhawatirkan posisi Papua dalam NKRI. (JP/RS)