pasang iklan
HEADLINE NEWS

Menko Polhukam Tolak Negosiasi dengan KKB, KNPB Angkat Bicara

PAPUA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) soal permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan ini disampaikan berkaitan dengan permintaan KKB Papua yang ingin menukar sanderanya yakni pilot Susi Air Philip Max Marthens dengan kemerdekaan Papua. Hal itu juga diungkapkan oleh pilot yang berkebangsaan Selandia baru itu dalam video yang beredar luas di media sosial.

"NKRI berdasar konstitusi, berdasar hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. (Papua) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI," kata Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Mahfud lalu menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Menurutnya pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan masalah penyanderaan ini dengan mengutamakan keselamatan pilot tersebut.

Kapten Philip Marthens menjadi sandera KKB Papua pasca pesawat PK-BVY rute penerbangan perintis Timika - Paro diawakinya dibakar oleh kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya usai mendarat di Bandara Baro, Selasa 7 Februari 2023.

Pernyataan Menko Polhukam ini ditanggapi tegas oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Juru Bicara KNPB Ones Suhuniap mengkritik sikap Menko Polhukam yang menolak bernegosiasi dengan TPNPB-OPM dan aktor di Papua untuk pembebasan sandera.

"Kenapa pemerintah Indonesia selalu takut dan menolak yang ditawarkan oleh orang Papua. Ada apa di balik penolakan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam?" kata Ones dalam keterangannya, Jumat (17/2/2023)

Menurut Ones, masyarakat Papua menganggap bahwa pemerintah Indonesia ingin memelihara konflik yang akibatnya dapat mengorbankan rakyat. Dirinya pun meminta pemerintah untuk mengutamakan keselamatan sandera, rakyat sipil, hingga TNI Polri dengan melakukan negosiasi damai guna menghindari jatuhnya korban.

"Perang bukan solusi alternatif, perang dan operasi militer hanya menambah luka dan darah terhadap rakyat sipil di Papua terutama rakyat di Nduga. Karena rakyat Papua maupun rakyat Indonesia menolak negosiasi dalam pembebasan sandera dengan mengedepankan operasi militer, berapa anggota militer dan rakyat sipil mau dikorbankan?" katanya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (375)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.696.823

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.2213 seconds