pasang iklan
HEADLINE NEWS

3 LSM & 24 Ormas Biak Deklarasi Demo Damai Tolak DOB Papua Utara

BIAK, JAGAPAPUA.COM - Sebanyak 3 LSM bersama 24 organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Kabupaten Biak Numfor mendeklarasikan Demonstrasi Damai dan menyatakan dengan tegas menolak demonstrasi anarkis.

Hal ini dilakukan menanggapi beredarnya isu demonstrasi berdarah pada aksi demonstrasi penolakan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara (PKPU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 mendatang.

Salah satu kordinator aksi, Sekjen LSM Kampak Papua mengatakan aksi yang direncanakan pada 25 April itu adalah demonstrasi damai. Ia menegaskan, tidak ada aksi anarkis seperti yang dikabarkan.

“Deklarasi demo damai dan pernyataan sikap ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas masyarakat. Kami pun akan berkordinasi dengan pihak penegak hukum, TNI/Polri agar semuanya tetap aman. Mari sama-sama kita ciptakan dan menjaga kabupaten Biak Numfor yang aman, damai, kondusif dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia,” ujar Johan.

Johan menambahkan aksi yang dilakukan adalah aksi murni demokrasi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berdemokrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami berharap pihak aparat penegak hukum, TNI/Polri dapat bekerja sama untuk sama-sama menjaga keamanan, mengawal masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi mereka ke rumah rakyat, yaitu DPRD Biak,” katanya.

Selain Johan Rumkorem, Kordinator Aksi dari FPKB Maikel Awom dan Kordinator Aksi Joe Lawalata mengatakan dengan tegas bahwa kabar itu tidak benar. Mereka meminta masyarakat Biak Numfor agar tidak mempercayai isu demo berdarah yang beredar.

Aksi 25 April nanti adalah aksi murni demokrasi dan aksi damai yang bertujuan mengemukakan aspirasi dari masyarakat akar rumput untuk menolak DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara.

"Ini aksi demo damai, penolakan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara. Tidak ada aksi anarkis, tidak ada aksi demo berdarah seperti yang disebarkan oleh pihak-pihak yang sengaja mau membatalkan aksi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kordinator FPKB, Maikel Awom mengatakan bahwa Bupati Biak Numfor beberapa hari lalu mengatakan akan menerima aspirasi masyarakat baik yang pro maupun yang kontra.

“Sehingga kami akan tetap melakukan aksi damai, mengantar aspirasi masyarakat ke DPRD Biak. Kami juga meminta kepada pihak keamanan, dalam hal ini TNI/Polri, mari sama-sama menjaga keamanan. Aksi yang kami lakukan adalah aksi yang sesuai dengan UU. Semua prosedur sudah kami ikuti,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Joe Lawalata, Kordinator TAPAK Indonesia. Menurutnya, pemekaran Provinsi Papua Utara tidak berdasar dan tidak sesuai UU nomor 2 tahun 2021 sebagaimana perubahan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua, khususnya pasal 76 ayat 1.

“Dasar hukum apa yang digunakan pemerintah daerah untuk berurusan ke pusat mendorong DOB Papua Utara. Hal itu dilakukan tanpa dilandasi dengan aspek kajian terhadap ekonomi, PAD dan kondisi geografis serta juga jumlah penduduk di daerah provinsi Papua Utara, khususnya Saireri yang seharusnya bergabung dengan Tanah Tabi,” ungkapnya.

"Kondisi daerah yang sangat sempit, yang tidak tertangani, ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemimpin di daerah. Urus saja kabupaten dan masyarakat Biak. Kabupaten beres dulu baru urus provinsi,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Biak Numfor yang mau bergabung dalam aksi damai penolakan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara pada tanggal 25 april 2022, untuk merapatkan barisan bersama-sama menolak DOB.

Diketahui aksi demo penolakan DOB akan diikuti oleh 3 LSM yaitu LSM Kampak Papua (Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi), FPKB (Forum Peduli Kawasa Biak), TAPAK (Perhimpunan Transparansi Informasi, Partisipasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Demokrasi) Indonesia dan 24 ormas lainnya dengan jumlah kurang lebih 500 orang. Adapun titik kumpul berada di lapangan Cendrawasih menuju rumah rakyat, yakni kantor DPRD Biak Numfor.

Sementara itu, deklarasi demo damai yang dilakukan ini dihadiri oleh beberapa OKP, yaitu Yohanes Adadikam dari Bar Swandiwe, Yohanes Wabdaron dari Bar Napa, dari pemuda adat Biak, Apolos Mamoribo, Israel Papare dari Biak Kota, Adrian Maryen dari Bar Wamuren, Melki Rumsawir dari Biak Timur Kampung Wadibu, dan dari Mahasiswa, Ketua BEM STIKIP, Yosias Smas dan Olden Sada serta Wihelmina Rumadas perempuan dari kampung Korem, Biak Utara. (Jimmy)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (147)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.700.648

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8348 seconds