Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Petisi Rakyat Papua (PRP) merencanakan aksi nasional penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan Otsus jilid II pada 1 April 2022 mendatang. PRP disebut terdiri dari 116 organisasi gerakan akar rumput, pemuda, mahasiswa, dan komunitas di Papua.

Juru Bicara PRP Jefry Wenda mengatakan, aksi serentak ini tidak hanya dilakukan di bumi Papua melainkan juga di seluruh Indonesia. Ia meminta 116 organisasi PRP dan ratusan ribu rakyat Papua yang menandatangani petisi penolakan segera melakukan koordinasi dan mobilisasi dalam rencana aksi nasional tersebut.

“Kami gerakan perjuangan pembebasan nasional yang aktif dalam mendorong Petisi Rakyat Papua (PRP) mengimbau 116 organisasi Petisi rakyat Papua, serta 718.179 suara rakyat Papua yang telah menandatangani petisi di seluruh Papua dan Indonesia, segera lakukan konsolidasi dan mobilisasi di masing-masing wilayah guna menuju aksi serentak yang akan dilakukan Pada 1 April 2022," kata Jefry seperti dikutip dari TribunPapua, Senin (28/3/2022).

Jefry mengatakan, aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap program dan kebijakan pemerintah pusat. Ia juga mengajak seluruh warga pendatang atau non-Papua yang telah lama tinggal di Papua untuk terlibat dalam aksi nasional itu. Jefry juga meminta Dewan Gereja Papua (DGP), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berpartisipasi mengadvokasi jalannya aksi nasional tersebut.

"Hal ini kami lakukan untuk menolak segala bentuk produk hukum, kebijakan kolonialisme Indonesia yang hakikatnya untuk mempertahankan penjajahan di bumi West Papua," ucapnya.

"Saudara kami non-Papua, baik dari suku Jawa, Madura, Batak, Toraja, Bugis, NTT dan yang lainnya, yang telah lama hidup di atas negeri tercinta West Papua dan telah menganggap diri bagian dari bangsa Papua, dapat terlibat dalam rencana aksi serentak di seluruh bumi tercinta kita West Papua," sambungnya.

Lebih lanjut, Jefry menyatakan bahwa PRP bertanggungjawab penuh atas seluruh rangkaian aksi nasional yang akan dilaksanakan pada 1 April 2022 mendatang di seluruh wilayah Papua dan Indonesia. Ia berharap banyak pihak yang akan terlibat langsung dalam aksi penolakan DOB dan Otsus Jilid II itu.

Pro-Kontra Rencana Pembentukan DOB atau Pemekaran di Papua

Sejumlah aksi penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh masyarakat asli Papua juga terjadi di beberapa daerah yakni di Jayawijaya dan Jayapura Provinsi Papua dan Manokwari di Provinsi Papua Barat.

Aksi damai tersebut disuarakan oleh kelompok mahasiswa hingga masyarakat asli Papua. Aksi penolakan DOB ini menjadi viral di sejumlah platform media sosial yakni Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube, Instagram maupun melalui grup Whatsapp. Hal ini juga telah menjadi bahan diskusi hangat oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, terkait rencana pembentukan DOB ini terdapat dua aspirasi di tengah masyarakat yakni kelompok masyarakat yang mendukung pembentukan DOB segera dilakukan dan kelompok masyarakat yang menolak pembentukan DOB. Sejumlah tokoh dan perwakilan rakyat Papua juga telah mengajukan pemekaran kepada pemerintah pusat.

Akan tetapi, di Wamena Papua, ribuan masyarakat melakukan aksi turun jalan menolak pemekaran DOB calon provinsi Papua Tengah, termasuk beberapa calon kabupaten. Sementara itu di Papua Barat justru terdapat sebagian masyarakat menginginkan pemekaran DOB yakni calon Provinsi Papua Barat Daya hingga calon kabupaten/kota. Diantara aspirasi pemekaran provinsi yang diajukan bahkan telah mengusulkan letak ibu kota provinsi hingga dokumen-dokumen calon DOB.

Sementara itu, demonstrasi damai tolak pemekaran di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, pada Selasa (15/3/2022) berakhir ricuh. Dua warga dilaporkan tewas tertembak dalam kejadian tersebut. Selain itu, dua orang lainnya mengalami luka tembakan dan seorang aparat juga terluka tembak.

Kedua korban tewas dilaporkan masing-masing atas nama Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22). Sedangkan dua korban terkena luka tembak pada bagian paha yakni Etos Itlay dan Luki Kobak.

Keterangan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyebutkan, massa yang hendak membubarkan diri, tiba-tiba melakukan aksi perusakan dan pembakaran rumah dan kios. Massa juga menyerang personel kepolisian yang berada di sekitar lokasi kejadian hingga kondisi seketika menjadi ricuh.

Selain itu, sekelompok massa yang mengaku sebagai mahasiswa Papua menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan demonstrasi menolak rencana pemekaran di wilayah Papua. Sebanyak 30 orang bergerak menuju gedung Kemendagri pada Jumat (11/3/2022) diadang melintas lebih jauh oleh pihak Kepolisian.

Aksi massa ini berujung bentrok dengan pihak Kepolisian tepat berada di samping istana. Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat mengalami luka robek di kepala akibat pukulan salah seorang massa. (UWR)