Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Warga Papua disebut merasa paling aman berada di tempat yang tidak ada aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Hal itu diungkapkan oleh Cahyo Pamungkas, seorang peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (P2W BRIN) dalam observasinya bersama tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2018 ke beberapa wilayah di Papua seperti Lembah Baliem, Jayawijaya.

"Mereka mengatakan begitu, suatu kampung, suatu tempat, yang tidak ada TNI atau Polri itu adalah tempat yang paling aman di Papua," ujar Cahyo Pamungkas dalam sebuah diskusi daring dikutip dari Republika, Jumat (25/3).

Cahyo menjelaskan setidaknya terdapat dua faktor yang melekat dalam kehidupan warga Papua yang melatarbelakangi hal itu. Kedua faktor itu adalah memoria passionis dan trauma psikologis yang juga harus dipahami banyak pihak dengan baik

Menurutnya, memoria passionis ialah ingatan kolektif yang tidak tertuliskan di kalangan orang Papua mengenai sejarah penderitaannya dari masa lalu sampai masa sekarang yang dikomunikasikan atau ditransfer dari satu generasi ke generasi penerusnya. Istilah ini dialami terutama oleh orang-orang yang tinggal di lokasi konflik di Papua dan pernah mengalami kekerasan kemudian mengalami trauma psikologis yang sulit untuk disembuhkan.

Berdasarkan pertimbangan ini, ia menyampaikan apabila pemekaran daerah dilaksanakan maka direkomendasikan untuk tidak adanya penambahan organisasi angkatan darat dan penambahan pasukan. Menurutnya, bergulirnya rencana pemekaran di Papua ini telah menimbulkan kekhawatiran warga Papua akan terjadinya penambahan aparat TNI/Polri. Sementara di sisi lain memoria passion dan trauma psikologis masih ada.

"Kalau pun pemekaran ada, tidak boleh ada penambahan kodam, tidak boleh ada penambahan kodim, tidak boleh ada penambahan polda atau polres. Misalnya satu, pemekaran boleh tapi tidak boleh ada penambahan organda (organisasi angkatan darat), organisasi militer, tidak boleh ada penambahan pasukan," jelasnya.

Lebih lanjut dalam konteks pemekaran ini, Cahyo merekomendasikan agar adanya pembatasan pejabat non-Papua untuk pengisian pejabat pemerintah di Daerah Otonom Baru (DOB). Sebaliknya, apakah ada jaminan mayoritas posisi pejabat DOB akan diduduki oleh warga asli Papua.

Oleh sebab itu, ia menyarankan perlunya pemerintah membuka kran konsultasi yang inklusif dan mendengarkan aspirasi warga asli Papua melalui para dewan perwakilan rakyat dan daerah terutama Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang Papua.

"Perlu adanya konsultasi publik yang bersifat inklusif untuk mendengarkan aspirasi-apsirasi politik yang menolak pemekaran di wilayah adat, sebelum pemekaran itu dilakukan," jelasnya.

Komite I DPD RI Minta Mendagri Libatkan Warga Papua terkait Pemekaran

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komite I DPD RI saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri membahas beberapa isu strategis termasuk rencana pemekaran daerah di Papua pasca revisi UU Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I DPD RI berharap Mendagri memperhatikan aspirasi Orang Asli Papua (OAP) dalam membuat kebijakan pemekeran daerah di tanah Papua, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya dan adat istiadat.

Senada dengan Fahrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan bahwa isu pemekaran di Papua terpecah. Banyak pihak, mulai dari kepala daerah, tokoh masyarakat yang menolak adanya pemekaran. Dirinya khawatir jika pemekaran terus dilakukan, akan memunculkan banyak konflik di Tanah Papua.

"Bupati-bupati wilayah tengah menyatakan sikap tidak mendukung pemekaran, termasuk gubernur dan MRP. Solusi bapak adalah kita gunakan top down, tapi implikasinya bisa kita lihat sendiri," ucapnya.

Senator dari Papua Barat ini juga meminta agar pemerintah saat ini harus menciptakan situasi yang kondusif. Jangan memaksakan berbagai kebijakan yang ditolak oleh masyarakat Papua. Dirinya menyarankan pemerintah pusat membangun komunikasi dengan masyarakat Papua.

"Pak Menteri panggil gubernur dan sebagainya ke Jakarta, kita komunikasi. Komunikasi harus terus-menerus sehingga tidak menciptakan gangguan keamanan apalagi korban sipil," imbuhnya. (UWR)