Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) angkat bicara terkait rencana dialog damai Komnas HAM dalam rangka penyelesaian konflik di Papua.

Melalui Juru Bicaranya, Sebby Sambom, TPNPB-OPM menyatakan bahwa pihaknya menginginkan dialog atau perundingan dengan pemerintah Indonesia yang dimediasi dan sesuai mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jadi pada prinsipnya kami akan setuju jika perundingan itu sesuai mekanisme PBB. Dan kami tidak akan tertarik dengan cara-cara Indonesia,” ujarnya, Selasa (22/3/2022).

Lebih lanjut, Sebby mengatakan, konflik yang terjadi di Papua bukan merupakan konflik bersenjata dalam negeri melainkan konflik bersenjata internasional sehingga dapat diselesaikan dengan mekanisme PBB. Selain itu, ia juga menyebut dialog atau perundingan itu juga harus berada di negara yang netral sesuai mekanisme PBB.

“Perundingan juga harus dilakukan di negara yang netral, sesuai dengan mekanisme PBB," tambahnya.

Menurut Sebby, Komnas HAM belum menjalin komunikasi dengan TPNPB-OPM. Ia menyebut, jika Komnas HAM menyebut telah membangun komunikasi dengan pihaknya maka hal itu menurutnya boleh jadi dengan TPNPB-OPM binaan TNI/Polri yang direkrut Komnas HAM.

Sebelumnya, Komnas HAM menyebut Presiden Joko Widodo telah menyetujui dialog damai antara pemerintah dan orang asli Papua (OAP), termasuk dengan pihak pro-kemerdekaan, Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya telah menginisiasi dialog damai tersebut. Ia juga mengklaim Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI hingga Kapolri juga telah setuju untuk melakukan dialog damai. Menurutnya, Komnas HAM akan menjadi pihak yang membuka komunikasi dengan para tokoh di Papua, termasuk dengan Benny Wenda, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat.

Meskipun demikian, Taufan menyebut, inisiasi dialog damai ini akan membutuhkan proses panjang sebagaimana dialog pemerintah dengan Aceh dahulu. Hal ini menurutnya tergantung pada situasi politik, konflik serta keamanan di wilayah Papua. Komnas HAM akan mengajak dialog para tokoh di Papua yakni tokoh adat hingga tokoh gereja serta kelompok pro-kemerdekaan yang akan menjadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai.

TPNPB-OPM Kaimana Deklarasi Perang Lawan TNI-Polri

Kelompok yang menyebut dirinya TPNPB-OPM Kodap XII Kaimana Kuri menyatakan deklarasi perang melawan TNI-Polri. Panglima TPNPB Kodap XII Kaimana Marten Murmana menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait persoalan Papua.

1. Pimpinan Gereja Katolik sedunia, Paus di Vatikan Roma segera mendesak PBB untuk intervensi dewan keamanan PBB. Karena di Papua, jemaat dan pastor gereja Katolik korban akibat kontak senjata antara TPNPB dan TNI/POLRI.

2. Pimpinan Dewan Gereja-gereja Sedunia mendesak PBB untuk intervensi di tanah Papua. Karena di Papua banyak yang korban akibat perang TPNPB dengan TNI POLRI.

3. Indonesia buka akses TIM pencari fakta komisi HAM PBB di tanah Papua.

4. Indonesia harus buka akses jurnalis internasional masuk ke Papua.

5. Kami TPNPB menolak pemekaran Provinsi dan Kabupaten di seluruh tanah Papua.

“Kami Bangsa Papua dari semua generasi siap dan akan perang melawan Indonesia dengan senjata dan kekuatan alam. Dalam hal ini kami tidak takut dan akan lawan,” ujar Marten. (UWR)