pasang iklan
HEADLINE NEWS

OPM Targetkan Pejabat Papua yang Perjuangkan Pemekaran

JAGAPAPUA.COM - Rencana pemekaran di tanah Papua memunculkan pro dan kontra oleh masyarakat asli Papua termasuk dari kalangan Pemerintah Daerah atau para elit politik yang ada di Papua.

Reaksi penolakan juga datang dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang terus mendesak menentukan nasib sendiri. Untuk itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengaku, pihaknya sudah menjadikan DPO para pejabat daerah terutama kepada para bupati yang tengah memperjuangkan pemekaran (DOB) di tanah Papua.

"Ya, yang urus pemekaran kami sudah umumkan DPO. Setelah Papua merdeka pun kami tangkap atau ditembak mati," kata Jubir Sebby, Jumat (18/03/2022).

Menurut Sebby, adanya pemekaran di tanah Papua hanya akan mempersempit ruang gerak orang Papua dan merampas kekayaan hasil alam yang ada di tanah Papua.

"Pemerintah tidak pernah berpikir sisi buruknya ke depan. Sebenarnya kehadiran pemekaran ini membawa kehancuran, mau rampas kekayaan kita, mau mempersempit ruang gerak orang Papua, dan mau membunuh orang Papua. Sebab itu, alangkah baiknya kita tolak pemekaran,” katanya.

Ia juga menilai, jika wacana pemekaran terjawab di tanah Papua tentunya jumlah personel TNI-Polri juga bertambah dan ruang gerak OAP dipersempit dengan pendekatan senjata.

"Para kepala daerah atau elit politik yang sudah, sedang berjuang pemekaran ini sudah DPO kan. Dan jangan ada lagi mengatasnamakan masyarakat lalu minta pemekaran ya, kami terus pantau ruang gerak pemerintah berjuang pemekaran," tegasnya.

"Kami akan berjuang sampai Papua merdeka. Jika Papua merdeka nanti, semua pro NKRI, termasuk, BIN (mata-mata) orang Papua, kami akan tangkap semua," ujarnya.

Sebby juga meminta Pemerintah Pusat untuk tidak menggunakan pendekatan senjata terhadap masyarakat sipil di Papua. Masyarakat menyampaikan aspirasi dan harapan mereka dengan menolak pemekaran sehingga jangan diadang atau ditembak karena menurutnya ini negara demokrasi.

"Negara, terutama TNI-Polri harus menjunjung tinggikan nilai demokrasi di Papua. Orang yang demonstrasi menolak pemekaran ditembak itu tidak benar. Melanggar aturan itu, orang demo itu hak, dan mengandung nilai demokrasi jadi TNI-Polri harus tahu itu," katanya. (Christian)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.700.352

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7601 seconds