pasang iklan
HEADLINE NEWS

Audiensi dengan Wapres, MRPB Sampaikan Sejumlah Aspirasi

JAGAPAPUA.COM - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Selasa (1/3/2022). Dalam audiensi ini, Ketua Umum MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan sejumlah aspirasi terkait upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat.

“Kesempatan ini sangat baik bagi kami bagi Majelis Rakyat Papua Barat untuk dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran kami dan juga ada beberapa hal yang menjadi aspirasi kami yang nanti akan kami sampaikan,” ujar Maxsi.

Guna mendukung upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat, Maxsi menyampaikan aspirasi terkait bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua, anggaran, politik dan keamanan. Dalam audiensi yang diselenggarakan secara virtual ini, Maxsi Ahoren didampingi oleh anggota MRPB Mathias Komegi dan Anton H. Rumbruren.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres Ma’ruf Amin menerima aspirasi tersebut dan meminta dukungan MRPB untuk turut mengawal implementasi kebijakan Otsus di Papua Barat. Menurut Ma’ruf, MRPB merupakan lembaga perwakilan Orang Asli Papua (OAP) yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan yang diharapkan dukungannya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah.

“Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (red, saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan otsus Papua maksud saya, khususnya di Papua Barat,” ujar Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika.

Wapres juga meminta MRPB untuk membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan afirmasi pemerintah untuk masyarakat Papua Barat terutama bagi masyarakat asli Papua. Hal ini juga diharapkan disampaikan kepada unsur-unsur masyarakat yang masih berseberangan dengan NKRI.

“Juga proaktif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkait kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekat untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua. Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang kita minta juga disosialisasi, unsur-unsur yang masih anti NKRI,” kata Wapres.

“Supaya mereka paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua. Karena kita memang ingin supaya apa yang dilakukan pemerintah itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua,” tambahnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.701.814

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9672 seconds