pasang iklan
HEADLINE NEWS

MRP Sebut Belasan Kali Presiden ke Papua Tak Selesaikan Persoalan

JAGAPAPUA.COM - Minggus Madai, salah seorang anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) menyebut Presiden Joko Widodo seringkali mengunjungi Papua namun tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurutnya, Presiden tidak pernah bertanya secara langsung tentang kondisi nyata di wilayah Papua.

"19 kali kunjungan Jokowi ke Papua tidak menyelesaikan satu pun persoalan. Pak Presiden turun naik mobil sampai ke tempat tujuan lalu kembali. Dia tidak tanya di Papua terjadi apa, daerah konflik mana, penyelesaian seperti apa. Pak Presiden tidak tanya itu," kata Minggus dalam diskusi daring, dikutip dari CNN, Rabu (23/2/2022).

Menurut Minggus, permasalahan-permasalahan yang ada di Papua dapat diselesaikan dengan cepat apabila Presiden Jokowi berdialog dengan orang Papua. Ia mengatakan, banyak permasalahan yang terjadi di Papua diantaranya seperti pelanggaran HAM, pemekaran, konflik hingga peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

"Sebenarnya kalau mau selesaikan konflik di Papua gampang. Presiden dengan kunjungan 15 atau 19 kali kunjungan harusnya sudah bisa selesaikan," sambungnya.

Lebih lanjut, Minggus menambahkan apabila Presiden tidak bersedia dialog dengan dimediasi pihak ketiga, maka Presiden dapat berdialog langsung dengan memanggil pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Mungkin adakan pendekatan dialog kalau dialog bersama orang Papua yang dimediasi tidak bisa dilakukan ya sudah, misalnya Intan Jaya kenapa konflik, panggil bupati, tokoh agama, tokoh pemuda, bersama gubernur, MRP, pangdam, kapolda bagaimana kita selesaikan," katanya.

Seperti diketahui bersama, sejumlah persoalan terjadi di wilayah Papua. Terbaru pada Sabtu (19/2/2022) hingga Minggu (20/2/2022) terjadi gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Ilaga, Puncak, Papua. Kejadian itu mengakibatkan dua orang tertembak masing-masing anggota TNI dan seorang karyawan. Sedangkan, di pihak KKB, salah seorang anggotanya dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak dengan TNI-Polri.

Sementara itu, terkait dengan rencana pemekaran 3 provinsi di bumi Cendrawasih itu muncul temuan Komite I DPD RI bahwa aspirasi pemekaran tersebut bukan merupakan aspirasi murni dari masyarakat asli Papua. Komite I mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana pemekaran provinsi dan meminta mempertimbangkan pemekaran di tingkat kabupaten. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.705.101

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.1243 seconds