pasang iklan
HEADLINE NEWS

Yusak Mote: Kami Tak Setuju Pemekaran dan Nabire Jadi Ibu Kota

NABIRE, JAGAPAPUA.COM - Yusak Mote tokoh pemuda Kabupaten Nabire mengatakan, masyarakat wilayah adat Meepago tidak menyetujui pemekaran Provinsi Papua Tengah ibu kotanya ditetapkan di kabupaten Nabire.

"Kami sangat tidak setuju, kalau ibu  kota Provinsi Papua Tengah ditetapkan di kabupaten Nabire. Lebih baik dipindahkan di Timika atau ditiadakan karena kami tidak butuh Pemekaran,” katanya kepada jagapapua.com di Nabire, Senin (21/2/2022).

Menurut Mote, masyarakat wilayah Meepago bukan hanya menolak ibu kota provinsi di Nabire melainkan juga wacana pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Papua.

"Selama ini kami tidak pernah minta pemekaran di Papua, tetapi sering kami minta adalah beberapa kasus pelanggaran HAM seperti Paniai Berdarah itu yang harus diselesaikan oleh Pemerintah dan diperjuangkan oleh pemerintah, bukan pemekaran dan ibu kota," kata Mote.

Mote menilai bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten nabire belum dapat dikatakan maju hingga saat ini.

"Alasan dasar atas penolakan ini ibu kota di Nabire, amat jelas ya. Kabupaten Nabire saja sampai saat ini perkembangan pembangunannya seperti kampungan (red, belum maju). Dalam kota saja, jalan dapat berlubang banyak, gedung kantor semua rumput naik dan banyak hal yang pemerintah tidak pernah laksanakan baru mau taruh ibu kota itu bikin malu saja," katanya.

Ia mengatakan bahwa kehadiran provinsi baru hanya akan membuka peluang untuk kedatangan para imigran dari luar Papua. Menurutnya, mayoritas anak asli Papua justru tak dilibatkan dalam proses pembangunan.

"Pengangguran kami anak-anak asli Papua dan mestinya pemekaran ini adalah membuka suatu peluang untuk kaum imigran dari luar Papua," jelasnya.

Perkembangan pembangunan di kabupaten Nabire dinilai cukup memperihatinkan. Diantaranya terlihat dari infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, perawatan aset dan kantor pemerintahan. Selain itu, beberapa kantor tidak terdapat aktivitas sama sekali.

Sebelumnya, para bupati wilayah adat Meepago mengusulkan bahwa Nabire ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Hal itu dinilai sesuai dengan UU 45 tahun 1999 yang diantaranya menyebutkan bahwa Jayapura, Manokwari dan Nabire menjadi ibu kota provinsi. (Christian)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.705.117

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.0120 seconds