pasang iklan
HEADLINE NEWS

Respons Pemekaran Papua, TPNPB-OPM Keluarkan Peringatan Tegas

JAGAPAPUA.COM - Kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merespons upaya pemekaran Papua. Melalui juru bicara Sebby Sembom, kelompok ini menegaskan menolak adanya pemekaran provinsi di Papua. Bahkan, TPNPB mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah asli Papua dan pihak-pihak terkait.

"Kami keluarkan peringatan tegas kepada semua bupati orang asli Papua, dengan Gubernur Lukas Enembe, anggota DPR, dan orang-orang Papua yang intelektual, yang mana berusaha merancang pemekaran provinsi-provinsi baru di seluruh tanah Papua," ungkap Sebby dalam sebuah rekaman dikutip dari CNN, Jumat (11/2/2022).

"Kami tegaskan semua bupati, Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Mandacan di Manokwari bahwa Anda segera hentikan niat jahat Anda untuk membuat pemekaran-pemekaran provinsi baru," sambungnya.

Sebby mengatakan, upaya pemekaran di Papua menjadi perhatian khusus oleh markas pusat TPNPB-OPM. Menurutnya, bangsa Papua tidak menghendaki atau membutuhkan pemekaran provinsi. Ia meminta adanya perundingan dengan pemerintah dan menghendaki perundingan itu dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, pembahasan pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat sedang berjalan di DPR RI. Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemekaran Provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Melalui surat tertanggal 17 Januari 2022, Komisi II DPR RI telah mencantumkan komposisi dan permintaan nama-nama anggota Panja Penyusunan RUU Pemekaran Provinsi Papua kepada para Kapoksi II DPR RI.

Permintaan nama-nama anggota Panja ini didasarkan pada Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 12 Januari 2022 yang memutuskan membentuk 6 Panja dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sebagaimana diketahui berdasarkan aspirasi pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat terbentuk menjadi 6 provinsi antara lain Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) yang juga merupakan putra asli Papua, John Wempi Wetipo mengatakan, bahwa pemekaran provinsi di Papua diharapkan dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. 

“Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di Papua,” ucapnya.

Payung besar yang dimaksud untuk mengawal setiap proses pembangunan di Papua adalah dibentuknya badan otoritas yang dapat mengkoordinasikan seluruh kebijakan di tanah Papua termasuk implementasi Otsus yang didalamnya terdapat pemekaran. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.701.751

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8841 seconds