pasang iklan
HEADLINE NEWS

Filep Wamafma Kecewa Dengan Pemerintah, Usai Bertemu 6 Tapol Mahasiswa Papua

Jakarta, JagaPapua.com – Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma merasa kesal dengan pemerintah ketika dirinya mendatangi enam tahanan mahasiswa asal Papua di PN Jakarta Pusat pada selasa (27/01) dalam kasus pengibaran bendera bintang gejora beberapa waktu lalu. Kekesalan itu ketika mendengar keluhan perlakuan negara terhadap enam orang tersebut.

Dr. Filep Wamafma saat mengunjungi enam tahanan manasiswa Papua di PN Jakarta Pusat.

“Mereka mengeluh soal tidak tepat waktu dalam proses sidang, seringkali makanan yang porsinya tidak sesuai akibat perlakuan oknum-oknum tertentu yang sengaja melakukan hal itu kepada mereka”, begitu kata Filep usai berbicara dengan enam orang itu didampingi tim Hukum, Surya Anta Ginting, Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere.

Dijelaskan, enam tahanan politik ini mestinya pemerintah bisa melihat secara cermat periswita awal di Surabaya yang kemudian berdampak ke Papua termasuk enam orang yang menjadi korban ini termasuk Kalimantan, Manokwari dan beberapa daerah lain.

Menurut Filep Wamafma, telah terjadi diskriminasi hukum yang dilakukan oleh JPU, dalam menangani kasus mahasiswa Papua dan pelaku rasisme di Suarabaya. Bahawasanya, pelaku rasisme di Surabaya, dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE, sementara kasus mahasiswa Papua yang melakukan aksi menolak rasisme dituntut oleh JPU dengan pasar makar.

“Seharusnya, pelaku rasisme di Surabaya, dituntut hukuman tidak hanya menggunakan UU ITE tepati seharusnya ditutut juga menggunakan UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis terutama pasal 16 dimana ancaman hukuman pidana paling lama lima tahun, karena tuntutan JPU kepada tersangka rasis di Surabaya menggunakan UU ITE, maka ancaman hukumannya enam bulan”, tegasnya.

Menurutnya, sikap rasisme kepada orang Papua, tetapi akan terjadi terus karena tidak ada efek hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana rasisme. Demikian juga bagi orang asli Papua akan memandang bahwa tidak ada keadilan dan tetap terjadi diskriminasi padahal sesungguhnya negara harus hadir memberikan keadilan dan memberikan jaminan bahwa semua warga negara bersama kedudukannya sama dihadapan hukum.

“Oleh sebab itu, hakim sebagai lembaga independen yang berpedoman pada ketuhanan yang Maha Esa, diharapkan dapat menilai berdasarkan hati nurani dan fakta-fakta persidangan serta menjujung keadilan diatas segalah kepentingan manapun untuk menyelesaikan persoalan yang kainnya dengan Papua. Demikian juga diharapkan kepada Mahkama Agung, Komisi Yudicial, Kejaksaan beserta semua pihak agar penyelesaian masalah Papua tidaklah selalu menyelesaikan berdasarkan pendekatan hukum saja, tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan kultur dan politik.

Editor/Penulis: Fren Lutrun

 

#Bertemu 6 Tapol Mahasiswa Papua#Filep Wamafma#Filep Wamafma Tindaklanjuti Problem Honorer Papua Dan Papua Barat

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.692.342

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8640 seconds