pasang iklan
HEADLINE NEWS

Soroti Isu Keamanan, Ini Pesan Pdt Kingmi Benny Giay ke Presiden

TIMIKA, JAGAPAPUA.COM - Pada Jumat, 5 November 2021, Pdt Dr. Benny Giay bersama Badan Pengurus Sinode Gereja Kemah Injil KINGMI di Tanah Papua periode 2015-2021 resmi mengakhiri masa jabatan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi Sinode XI yang digelar di Gereja KINGMI Jemaat Martin Luther Amungsa, Mile 32 Timika pada Kamis (4/11/2021).

Khusus Pdt Benny, ia menjabat dua periode atau selama 10 tahun sejak Tahun 2010 lalu. Ditemui di sela-sela persidangan, Pdt Benny menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan Gereja KINGMI dalam 10 tahun terakhir dan juga mengenai isu-isu di Papua.

Tidak hanya fokus dalam pembinaan internal, Gereja KINGMI juga terus mengikuti isu sentral yang ada di papua. Menurut Pdt Benny, ada empat isu terkait Papua. Pertama, rasisme dan diskriminasi. Kedua, adanya pemekaran daerah tapi urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak diseriusi oleh pemerintah. Ketiga, ada masalah antara orang Papua dengan Indonesia tentang kehadiran pemerintah Indonesia di Papua secara sejarah dan politik. Keempat, kekerasan dari keamanan negara yang dianggap kebal dan tidak pernah diproses secara hukum.

Pdt Benny mengungkapkan, beberapa waktu lalu para pimpinan gereja berkunjung ke LP Abepura untuk melihat anak-anak muda yang mengantar senjata dan amunisi ke OPM di Lanny Jaya. Persoalan ini sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

“Jokowi bagaimana, ini tanda pembiaran. Masa negara yang di atas kertas mengaku diri melawan separatisme tapi dalam praktek malah suburkan separatisme supaya tambah pasukan lagi, kekerasan jalan terus, orang Papua terus terbunuh. Ujung-ujungnga apa, orang Papua akan punah,” ucapnya.

Ditambah lagi dengan adanya label teroris, pemekaran provinsi, otonomi khusus jilid dua yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa konsultasi kepada orang Papua. “Ada Pancasila, Undang Undang, kenapa tidak ada sesuatu positif yang bisa kami pegang sebagai itikad baik dari Jakarta menghentikan lingkaran kekerasan yang terus dibiarkan terjadi,” tegasnya.

Untuk itu ia menyarankan, agar pemerintah bisa membuka diri melakukan dialog dengan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan seperti OPM dan ULMWP atau United Liberation Movemment for West Papua.

Share This Article

Related Articles

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama Anggota DPD RI dari Dapil Papua menyampaikan konferensi pers soal konflik Papua. Foto: Dok. Istimewa.
DPD RI Minta Ada Road Map Penyelesaian Konflik Papua
Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.721.657

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.1064 seconds