pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pemuda Otsus 7 Suku Ungkap Kebijakan Pro Rakyat Pemda Bintuni

BINTUNI, JAGAPAPUA.COM - Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang dikategorikan sebagai kabupaten termiskin ekstrem nomor 2 di Papua Barat. Menyikapi hal ini, Agus Orocomna selaku Ketua Pemuda Tujuh Suku Peduli Otsus dalam jumpa persnya, Selasa (26/10) menyampaikan bahwa kategori kabupaten termiskin tersebut tidak berarti Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak mampu membangun dan membawa kesejahteraan masyarakatnya.

“Hal itu bukan berarti Bupati Teluk Bintuni tidak mampu untuk membangun dan sejahterakan rakyatnya. Tetapi sudah banyak kebijakan yang pro rakyat yang sudah dilakukan oleh Bupati Teluk Bintuni,” ujarnya.

Agus Orocomna menyebutkan sejumlah kebijakan Pemkab Bintuni antara lain:

1. kebijakan Padat Karya 1 M/distrik setiap tahun berjalan

2. Kebijakan bantuan modal usaha bagi mama-mama 7 suku maupun Papua lainnya sebesar Rp 5.000.000/kepala setiap tahun berjalan.

3. Kebijakan pemberian paket masyarakat bagi masyarakat 7 suku dan nusantara berjumlah 500 paket per tahun berjalan dan kebijakan ini mendapat apresiasi luar biasa dari Gubernur Papua Barat.

4. Kebijakan membangun P2TIM untuk mendidik dan melatih anak-anak asli 7 suku maupun nusantara agar menjadi tenaga ahli dengan bekal skill mumpuni yang siap dipakai di dunia industri seperti LNG dan lain-lain.

5. Melahirkan perdasus tentang DBH migas yang akan memberi dampak kesejahteraan bagi Masyarakat Adat 7 suku maupun suku-suku lainnya di kabupaten teluk bintuni.

Menurut Agus, dari sekian banyak kebijakan pro rakyat di atas maka seharusnya penduduk miskin sudah tidak ada lagi di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun faktanya lain, justru Bintuni termasuk dalam kabupaten termiskin di Papua Barat.

Agus Orocomna menjelaskan akar persoalan sehingga Bintuni termasuk dalam daerah termiskin. Menurutnya, Bintuni adalah kota industri dengan biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Papua Barat. Hal itu menyebabkan semua penduduk dari Sabang sampai Merauke itu berbondong-bondong datang dan mencari kerja dan menyekolahkan anak-anaknya di Bintuni.

Hal itu menurut Agus, kemudian memicu angka pengangguran terus bertambah yakni angka pengangguran lokal dan pengangguran non lokal. Dengan demikian, otomatis angka kemiskinan itu semakin melonjak.

Agus menambahkan, atas kondisi ini pemda Bintuni telah berupaya dengan berbagai kebijakan di atas guna menekan angka kemiskinan. Akan tetapi, di sisi lain tidak ada daya tanggap dari OPD terkait maupun perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di teluk Bintuni untuk ikut menekan angka pengangguran maupun mengentaskan kemiskinan di teluk Bintuni.

“Untuk itu, kami berharap agar segera dibentuk Pansus bersama OPD-OPD teknis seperti Disnaker pindah ke Dukcapil dan PTSP tentang persoalan pengangguran di kabupaten Teluk Bintuni. Lalu menghadirkan semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni seperti PT CSTS, BP Tangguh dan perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan kayu perusahaan udang maupun Perusda Bintuni, agar diberi maklumat bersama dari DPRD dan OPD teknis tersebut yakni bagi setiap perusahaan di atas berikut karyawan suka maupun tidak suka wajib prioritaskan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten teluk Bintuni terlebih dahulu,” jelasnya.

Labih lanjut, Agus menerangkan, dalam maklumat bersama tersebut perlu ditekankan bahwa apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjalankan maklumat yang dimuat maka konsekuensi hukumnya adalah izin beroperasi dicabut. Menurutnya, persoalan pengangguran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada terutama perusahaan perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten teluk Bintuni.

“Saya mengajak semua komponen masyarakat yang ada di kabupaten Teluk Bintuni untuk ikut memberi masukan maupun solusi untuk mengatasi persoalan di atas bukan sebaliknya kita saling menyalahkan karena persoalan pengangguran dan kemiskinan itu persoalan yang tidak bisa dituntaskan dalam satu dua tahun tetapi persoalan yang selalu bertumbuh di setiap lingkungan kita berada,” tutupnya. (MW)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma saat bersama Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., MH. [Foto: WRP]
Filep Harap Masyarakat Dukung Kepemimpinan Bupati Teluk Bintuni
Aman dan Nyaman, Bus AMB Masih Jadi Primadona Masyarakat Bintuni. [Foto:MW}
Aman dan Nyaman, Bus AMB Masih Jadi Primadona Masyarakat Bintuni
Gereja Daun Dibongkar, Masyarakat Kuri Tuntut Denda Adat PT. Wukira Sari. [Foto: MW]
Gereja Daun Dibongkar, Masyarakat Kuri Tuntut PT. Wukira Sari
TPS Pasar Sentral Bintuni Nampak Normal Dalam Dua Pekan ini. [Foto: MW]
TPS Pasar Sentral Bintuni Nampak Normal Dalam Dua Pekan ini
Echon Waprak. [Foto: MW]
Echon: Kolaborasi Multisektor Sukseskan Pembangunan Berkelanjutan
AMAN Dukung Suku Sumuri Bermitra dengan Investor Tanpa Harus Jual Tanah.
AMAN Dukung Suku Sumuri Bermitra dengan Investor Tanpa Jual Tanah

Comments (750)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.724.267

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.4348 seconds